Dinas PUTR Kab. Bandung Utamakan Kontraktor dari Luar?

Terkait rumor tersebut, DPD Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung dengan ini menyatakan:

1. Meminta kepada inspektorat, BPK, Tipikor Polda, Pidsus Kejati Jabar dan KPK untuk melakukan pemeriksaan terhadap Dinas PUTR Kab Bandung. Pemeriksaannya yang meliputi audit kinerja dan audit keuangan.
2. Meminta kepada BPK atau KPK memeriksa/audit kekayaan para pejabat di Dinas PUTR Kab. Bandung dengan metode pembuktian terbalik.
3. Meminta kepada Bupati Bandung untuk meninjau ulang penunjukan kepala Dinas PUTR Kab Bandung.
4. Meminta kepada seluruh kontraktor lokal Kab. Bandung untuk bersatu melakukan perlawanan dengan menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja kepala Dinas PUTR Kab Bandung.

Atas dasar UU Keterbukaan informasi Publik, secara pribadi pada tanggal 12 April 2023 saya sudah melayangkan surat permintaan informasi publik kepada kepala Dinas PUTR Kab. Bandung terkait berapa anggaran APBD yang dikelola oleh Dinas PUTR Kab. Bandung, siapa kontraktor yang melaksanakan seluruh kegiatan penunjukan langsung di Dinas PUTR Kab. Bandung dan meminta beberapa informasi publik lainnya yang terkait dengan Dinas PUTR Kab Bandung.

Surat tersebut sudah saya tembuskan ke Komisi Informasi Jawa Barat dan Ombudsman RI perwakilan Jawa barat tapi sampai hari ini belum mendapatkan tanggapan dari Dinas PUTR Kab Bandung. Bila sesuai jangka waktu yang tercantum dalam UU Keterbukaan Informasi Publik pihak Dinas PUTR Kab. Bandung tidak memberikan informasi yang saya minta, maka saya akan ajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Jawa barat untuk ditindaklanjuti sesuai hukum perundangan yang berlaku. ***

• Penulis, Ketua DPD Korps Alumni KNPI Kabupaten Bandung.