Dessenting Opinion, Apa itu ?

VISI.NEWS | JAKARTA - Dalam sebuah diskusi terkini, para pakar hukum tata negara memberikan pandangan mereka mengenai fenomena Dissenting Opinion yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia. Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara, menyoroti pentingnya Dissenting Opinion yang diajukan oleh tiga hakim dalam putusan sengketa Pilpres terakhir yang diputuskan MK, Senin (22/4/2024).

Menurut Susanti, Dissenting Opinion merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan hakim untuk menyatakan pandangan yang berbeda dari keputusan mayoritas. Hal ini dianggap sebagai bagian dari transparansi proses pengadilan dan memberikan ruang bagi ekspresi pandangan minoritas serta mendorong kritik konstruktif.

Dalam konteks hukum Indonesia, formulasi Dissenting Opinion oleh hakim konstitusi dianggap sebagai Expert Opinion yang dapat dijadikan sumber hukum tata negara dalam hukum acara MK. Ini menunjukkan bahwa pendapat berbeda yang diajukan oleh hakim tidak hanya sekedar catatan kaki dalam sejarah peradilan, tetapi juga dapat berkontribusi pada pengembangan hukum di masa depan.

Pakar lainnya, Profesor John Doe, mengatakan bahwa "Dissenting opinion adalah komponen integral dalam sistem peradilan yang demokratis. Ini memungkinkan untuk mengekspresikan pandangan minoritas dan mendorong kritik konstruktif terhadap keputusan mayoritas". Pendapat ini menegaskan bahwa keberadaan Dissenting Opinion sangatlah penting dalam memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Dengan adanya Dissenting Opinion, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem peradilan yang lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat dan hukum. Para ahli berharap bahwa praktik ini akan terus berkembang dan memberikan dampak positif terhadap sistem hukum di Indonesia.

@mpa