Demi Swasembada Pangan, Nasim Khan Dorong Reformasi Menyeluruh Tata Kelola Pupuk

Lebih jauh, ia menyoroti ketergantungan tinggi terhadap pupuk kimia seperti urea dan NPK yang berpotensi merusak kualitas tanah dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah perlu mulai mendorong penggunaan pupuk organik dan hayati sebagai alternatif berkelanjutan.

"Dalam aspek tata kelola, tantangan juga muncul dari lemahnya integrasi data antara pusat dan daerah serta belum optimalnya digitalisasi sistem distribusi. Ia mendorong digitalisasi penuh berbasis identitas petani agar pengawasan lebih transparan dan akurat," paparnya.

Legislator Dapil Jatim III tersebut juga menekankan pentingnya kejelasan regulasi korporasi, khususnya terkait peran BUMN pupuk. Ia mengusulkan pemisahan fungsi komersial dan pelayanan publik agar distribusi subsidi lebih akuntabel.

Tak hanya itu, ia juga mendorong adanya regulasi pembatasan komoditas tanaman penerima pupuk subsidi. Komoditas yang dinilai tidak mendukung ketahanan pangan, seperti tembakau, perlu dikaji ulang agar subsidi lebih fokus pada tanaman strategis.

“Kalau tidak diatur dengan jelas, sulit bagi kita mencapai swasembada pangan dan bersaing dengan negara lain,” katanya.

Nasim juga mengingatkan bahwa industri pupuk memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi, terutama karena produksi pupuk berbasis gas alam. Fluktuasi harga gas global turut mempengaruhi biaya produksi pupuk nasional.

Ia mendorong pemerintah mulai mengembangkan pupuk ramah lingkungan seperti green ammonia berbasis hidrogen sebagai bagian dari transisi energi nasional.

Untuk itu, Nasim juga mendorong adanya RDP gabungan antara Komisi IV, Komisi VI dan Komisi XII hal tersebut penting supaya bisa tercapai perbaikan tata kelola pupuk dari hulu hingga hilir.