Defisit APBN Capai Rp 104,2 Triliun per Maret 2025

VISI.NEWS | JAKARTA - Hingga akhir Maret 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp 104,2 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,43% dari produk domestik bruto (PDB) nasional, atau telah mencapai 16,9% dari total target defisit APBN 2025 yang sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal meski defisit sudah mulai terbentuk pada awal tahun. "Kita akan tetap menjaga APBN dan terutama utang maupun defisit secara tetap prudent, transparan," ujarnya dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Defisit tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang baru terealisasi sebesar Rp 516,1 triliun atau 17,2% dari target tahunan Rp 3.005,1 triliun. Di sisi lain, belanja negara sudah mencapai Rp 620,3 triliun atau 17,1% dari total pagu belanja tahun ini yang mencapai Rp 3.621,3 triliun.

Pendapatan negara itu terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun atau 16,1% dari target Rp 2.490,9 triliun, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 115,9 triliun atau 22,6% dari target Rp 513,6 triliun. Capaian ini mencerminkan adanya tantangan dalam menggenjot penerimaan di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.

Secara lebih rinci, penerimaan perpajakan berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7% dari target Rp 2.189,3 triliun. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp 77,5 triliun atau 25,7% dari target Rp 301,6 triliun, menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik.

Di sisi belanja, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun atau 15,3% dari pagu Rp 2.701,4 triliun. Sementara itu, transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp 207,1 triliun atau 22,5% dari target Rp 919,9 triliun. Serapan dana ke daerah menunjukkan akselerasi yang lebih tinggi dibanding belanja pusat.

Rincian belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9% dari pagu Rp 1.160,1 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp 217,1 triliun atau 14,1% dari target Rp 1.541,4 triliun. Ini mencerminkan dominasi belanja operasional dan program kementerian dalam struktur pengeluaran negara.