Dedi Mulyadi: Program Barak Militer untuk Siswa Nakal Tak Langgar Hak Anak

VISI.NEWS | JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa program pembinaan siswa bermasalah melalui pendidikan di barak militer tidak melanggar hak anak. Hal ini disampaikan Dedi usai berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, Kamis (8/5/2025). "Jadi model itu yang kami kembangkan, kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri," ungkap Dedi, Kamis (8/5/2025). Selama 28 hari, para siswa mengikuti jadwal ketat layaknya kehidupan militer dari bangun pukul 04.00 WIB, tidur pukul 22.00 WIB, ibadah berjamaah, olahraga, serta kegiatan belajar yang melibatkan guru dari berbagai wilayah. "Ya kalau ada indikasi kekerasan, kami pasti melakukan langkah-langkah penanganan, dan sampai hari ini tidak ada (kekerasan)," ujar Dedi. Meski demikian, Komnas HAM meminta Pemprov Jawa Barat mengevaluasi kebijakan tersebut. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut, pembinaan sipil seharusnya bukan bagian dari tugas lembaga militer. Ia mengingatkan perlunya memperjelas peran dan batasan dalam program tersebut. "Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civil education. Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu," kata Atnike di Jakarta. @ffr