Dede Yusuf Serap Aspirasi Masyarakat di Lembang

VISI.NEWS | BANDUNG BARAT – Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, kembali melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat (Asmas) bersama warga di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (19/6/2026). 

Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Ibu Utup Panasaran tersebut dihadiri lebih dari 50 peserta yang terdiri atas tokoh masyarakat, kader perempuan, generasi muda, dan pelaku UMKM.

Dalam dialog tersebut, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dede Yusuf menilai masih terdapat ruang untuk memperkuat kualitas program agar manfaatnya lebih optimal bagi masyarakat.

“Ada kesempatan koreksi untuk penguatan MBG ke depan. Salah satunya bisa dipikirkan fokus pada penguatan protein,” ujar Dede Yusuf.

Menurutnya, kebutuhan karbohidrat masyarakat selama ini telah banyak didukung melalui berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, program MBG dapat diarahkan lebih fokus pada pemenuhan asupan protein.

“Kalau fokus pada protein, maka MBG tidak perlu ada nasi. Selama ini rakyat miskin sekalipun sudah ada bantuan beras. Fokus saja ke daging, telur, dan susu,” ungkap Dede Yusuf.

Ia juga mengusulkan agar sumber protein dalam program tersebut lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada satu jenis komoditas.

“Jika fokus ke protein, yang disajikan tidak hanya daging ayam. Tapi bisa juga daging sapi, kambing, atau kerbau," ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dalam kesempatan itu, Dede Yusuf memperkenalkan konsep penyediaan pangan siap saji yang memiliki daya simpan panjang, seperti ransum yang digunakan oleh TNI dan Polri. Ia mencontohkan bantuan hewan kurban dari Partai Demokrat yang telah dikemas dalam bentuk makanan kaleng.

“Daging yang disajikan bisa meniru ransum militer yang bisa tahan dua tahun,” ucap Dede Yusuf sembari memberi contoh bantuan hewan kurban dari Partai Demokrat yang sudah dikemas dalam kaleng layaknya ransum TNI dan Polri.

“Ransum dalam kaleng ini cukup panaskan di air, lalu disantap,” tegasnya.

Sebagai bagian dari sosialisasi tersebut, para peserta juga diberikan kesempatan mencicipi hidangan daging olahan bergaya rendang yang dikemas dalam kaleng.

“Warga yang hadir nanti akan dapat masing-masing satu kaleng,” imbuhnya.

Selain membahas program MBG, masyarakat juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait perubahan data penerima bantuan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH).  Warga berharap proses pendataan dan validasi penerima bantuan dapat dilakukan secara akurat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam forum tersebut. Warga menyampaikan kebutuhan penyediaan lahan untuk tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di tingkat desa, serta meminta solusi atas limbah kotoran peternakan sapi di kawasan Lembang yang selama ini masih mencemari aliran sungai dan air tanah.

Di bidang infrastruktur, masyarakat mengeluhkan sejumlah ruas jalan yang belum tertangani karena adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Menanggapi persoalan bantuan sosial, Dede Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menggunakan sistem desil sebagai dasar penentuan penerima bantuan, disertai mekanisme verifikasi terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Penerima bansos saat ini ditentukan oleh kriteria warga berdasarkan desil 1-4. Tapi walau desilnya 1-4 kalau sering belanja online, pernah pinjol, otomatis terdeteksi mampu, apalagi punya cicilan motor,” kata Dede Yusuf.

Ia menegaskan bahwa validasi data diperlukan agar keterbatasan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Di akhir dialog, Dede Yusuf mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal negara sekaligus memastikan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas.

“Negara harus survive. Kita beruntung masih bisa beri subsidi, bansos tetap ada dan korupsi harus diberantas, saya setuju itu. Ingat banyak negara lain yang sudah terbeli oleh negara lain, karena sudah tidak mampu membiayai kebutuhan rakyatnya,” ungkap wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini.

Kegiatan penyerapan aspirasi ini menjadi bagian dari komitmen Dede Yusuf sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI untuk terus menyerap masukan masyarakat sebagai bahan pengawasan dan penyempurnaan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, bantuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.**