Dede Farhan Aulawi Ingatkan Pentingnya Menjaga Soliditas dan Sinergitas TNI - Polri

VISI.NEWS | BANDUNG - Istilah Pembinaan Teritorial (Binter) mungkin tidak setenar dulu ketika masih menggunakan istilah ‘Sospol ABRI’ pada zaman Orde Baru, meskipun maksud dan maknanya hampir sama. Masyarakat umum mungkin tidak terlalu familiar dengan istilah Binter, oleh karena itu sosialisasi melalui berbagai media sangat diperlukan agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan rakyat, yang notabene rakyat Indonesia adalah ibu kandung TNI itu sendiri.

"Binter hakikatnya merupakan bagian dari pertahanan negara yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan efisien. Binter merupakan wujud penggunaan kekuatan matra darat, Binpotmar untuk matra laut, dan Binpotdirga untuk matra udara ”, ujar Direktur Lembaga Pengembangan SDM dan Teknologi Pertahanan Dede Farhan Aulawi di Bandung.

Hal tersebut ia sampaikan dalam obrolan santai di kediamannya. Menurutnya, pengertian kata “teritorial” dalam konteks Binter, tidak hanya bermakna “wilayah” melainkan termasuk segenap aspek yang ada didalamnya, seperti aspek Geografi, Demografi, dan kondisi Sosial masyarakat di wilayah tersebut. Melalui Binter ketiga aspek tersebut diolah menjadi ruang, alat dan kondisi juang (RAK Juang) untuk mengatasi kemungkinan ancaman yang menganggu keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Binter memiliki fungsi penting dalam pertahanan negara karena dalam situasi tidak dalam peperangan, Binter bertugas membina Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sekaligus agar selalu siap dalam kondisi apapun mempertahankan kedaulatan negara, serta memelihara Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan bahwa Binter merupakan satu-satunya upaya pembinaan wilayah yang mampu menumbuhkan rasa kepekaan teritorial (territory awareness) pada seluruh komponen bangsa. Kepekaan teritorial ini diharapkan mampu mendukung kepentingan pertahanan negara. Misalnya, melalui metode pembinaan ketahanan wilayah, pembinaan Komunikasi Sosial (Komsos) dan Bhakti TNI yang aktual. Setiap prajurit teritorial dituntut untuk memiliki beragam kemampuan komunikasi strategis, selain keterampilan militer dan sikap militan. Mulai dari kemampuan temu cepat lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan pembinaan dan penguasaan wilayah, kemampuan pembinaan perlawanan rakyat dan kemampuan komunikasi sosial. Inilah yang dimaksud dengan 5 (lima) kemampuan teritorial.