Dede Farhan Aulawi: Bandung Perlu Penguatan Intelijen untuk Jaga Stabilitas Politik

VISI.NEWS | BANDUNG - Konsultan Pertahanan dan Keamanan Dede Farhan Aulawi, Rabu (6/12/2023) silaturahmi dan menyampaikan paparan di Kesbangpol kota Bandung terkait perkembangan politik, termasuk situasi global yang dapat berpengaruh terhadap kondusifitas keamanan dan politik kewilayahan.

Dalam paparannya, Aulawi menekankan bahwa Bandung sebagai pusat gravitasi politik nasional, akan diperebutkan oleh banyak pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, ketangguhan dan kecermatan dalam merumuskan stabilitas politik kewilayahan menjadi sangat penting.

"Bandung adalah kota yang strategis, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Bandung juga menjadi barometer bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap berbagai ancaman dan tantangan yang dapat mengganggu stabilitas politik di Bandung," ujar Aulawi.

Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai, menurut Aulawi, adalah adanya upaya-upaya untuk memecah belah masyarakat Bandung dengan isu-isu yang sensitif, seperti agama, etnis, ras, dan ideologi. Aulawi mengatakan bahwa hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengadu domba dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Kita harus bersikap toleran dan saling menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah kita. Kita juga harus menjaga persaudaraan dan solidaritas antara sesama warga Bandung. Kita tidak boleh mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah kita," tegas Aulawi.

Untuk itu, Aulawi menyarankan agar pemerintah kota Bandung memperkuat struktur intelijen pemerintahan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan untuk menjaga stabilitas politik yang kondusif melalui penguatan kemampuan intelijen dalam sistem pemerintahan yang maju.

"Struktur intelijen pemerintahan harus mampu mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi-informasi yang relevan dan akurat kepada pihak-pihak yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Struktur intelijen pemerintahan juga harus mampu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan stakeholder terkait, seperti TNI, Polri, BIN, BNN, dan lain-lain," papar Aulawi.