Dari Komitmen ke Aksi, NTB Perkuat Integrasi Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMD

VISI.NEWS | MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat integrasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui Dialog Kebijakan Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Mataram, Selasa (4/3/2026).

Kegiatan bertajuk 'Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim' ini merupakan bagian dari Program Low Carbon Development Indonesia (LCDI). Program tersebut merupakan kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dengan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).

Dialog kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mendorong integrasi pembangunan rendah karbon di tingkat nasional maupun daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Momentum kegiatan ini juga sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, yakni 'Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia'. Visi tersebut menempatkan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkuler sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Sebagai provinsi kepulauan yang memiliki sektor pertanian, pesisir, dan pariwisata sebagai penopang utama ekonomi, NTB menghadapi berbagai tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Oleh karena itu, integrasi PRKBI ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, mengatakan NTB memiliki potensi besar untuk menjadi daerah percontohan pembangunan rendah karbon di Indonesia.

“NTB memiliki semua modal, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, potensi energi terbarukan, tata kelola yang terus diperkuat, serta visi politik yang jelas untuk memimpin,” ujarnya.

Leonardo juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, untuk menjadikan PRKBI sebagai bagian integral dari dokumen perencanaan daerah.