Dari Hoaks Hingga Ancaman Terhadap Demokrasi

“Kalau negara melakukan pengawasan, maka demokrasi sulit diperoleh,” katanya.

Santi menambahkan bahwa kontrol juga sudah menjalar ke media massa. Banyak jurnalis yang akhirnya melakukan swasensor lantaran media tempatnya bekerja punya afiliasi politik, baik secara langsung maupun tidak.

Swasensor tak hanya terjadi pada jurnalis. Pegiat literasi digital, Kalis mardiasih, mengaku bahwa dirinya mulai membatasi diri melontar kritik di Twitter setelah Ravio Patra dan Ananda Badadu ditangkap.

Meski demikian, ia bersyukur lantaran masih banyak inisiatif baik untuk menangkal hoaks dan pembungkaman demokrasi. Banyak komika, contohnya, mulai bersuara di sosial media ketika serangan terhadap aktivis sedang marak-maraknya.

Diskusi publik bertajuk “Demokrasi di Bawah ancaman Disinformasi Jelang Pemilu” merupakan salah satu sesi dalam rangkaian acara yang digelar oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN). Acara ini merupakan bagian dari program Democratic Resilience yang didukung The Asia Foundation dan Australia Government.

Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Eni Mulia menyampaikan bahwa program ini berangkat dari adanya disrupsi digital yang membuat hoaks semakin sulit diatasi.

”Apalagi menjelang pemilu 2024, disinformasi akan terus terjadi. Kami ingin merebut kembali ruang publik agar bermanfaat dan berguna untuk masyarakat. Tujuannya membuat kita berdaya dan melawan masalah disinformasi ini. ” ujarnya.

Sementara itu, Direktur The Asian Foundtaion, Hanna Satrio menyampaikan bahwa hoaks mempersulit masyarakat sipil untuk mencerna informasi dengan baik. Akibatnya, akses informasi yang layak sulit diperoleh.