Dari Hoaks Hingga Ancaman Terhadap Demokrasi

VISI.NEWS | JAKARTA - Edward Aspinall, profesor politik dari Australian National University menilai demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Salah satu indikasinya, menurut dia, adalah kebebasan sipil yang mulai digerogoti sejak 8-10 tahun belakangan.

“Itu agak mengkhawatirkan. Ini (demokrasi di Indonesia) akan ada kemunduran dan ada fase baru,” ujarnya dalam diskusi publik bertajuk “Demokrasi di Bawah ancaman Disinformasi Jelang Pemilu” pada Jumat (10/2/2023) di Institut Kebudayaan Jerman, Goethe Institute, Jakarta.

Ia menambahkan bahwa hoaks turut punya andil melemahkan demokrasi lantaran berperan dalam mempersiapkan masyarakat menerima regresi terhadap demokrasi. “Karena (hoaks) mampu melakukan delegimitasi pemerintah maupun pihak oposisi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai bahwa demokrasi di Indonesia alami kemunduran cukup jauh meski tidak sedrastis kudeta militer di Thailand, Myanmar, dan Turki.

“Saya pikir ini cukup berbahaya. Ruang protes kita semakin menyusut,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa saat ini oposisi politik di Indonesia mengalami pelemahan. Hal tersebut tampak dari tidak adanya kontrol dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.

“Pemerintah berjalan tanpa kontrol. Ini menyebabkan demokrasi mengalami kematian karena ada interupsi politik,” ungkap Usman.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Jaring.id, Fransisca Ria Susanti, menyoroti penggunaan hoaks oleh pemerintah untuk mengontrol masyarakat. Menurutnya, pelabelan hoaks bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah. Hal itu semakin mempersempit ruang demokrasi masyarakat yang saat ini berada dalam pengawasan teknologis.