Daftar 8 Tuntutan Demo BEM UI di Bundaran HI

VISI.NEWS - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, korupsi, reforma agraria, kebijakan pemerintah, hingga keterlibatan aparat dalam ruang sipil.

Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengatakan massa mahasiswa berangkat dari Universitas Indonesia (UI), Depok, sekitar pukul 11.00 WIB dan dijadwalkan tiba di kawasan Bundaran HI untuk memulai aksi sekitar pukul 13.00 WIB.

"Jam 11 (berangkat) dari UI (Depok). Jam 1 di HI," ujar Yatalathof dalam keterangannya dikuti, Selasa (18/8/2026).

Adapun delapan tuntutan yang dibawa BEM UI dalam aksi tersebut meliputi:

1. Menghentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
2. Menghentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
3. Mewujudkan reforma agraria sejati.
4. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
5. Mengevaluasi total PSN serta menghentikan MBG dan KDMP.
6. Menghentikan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), serta mengembalikan otonomi daerah.
7. Menetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
8. Menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta membubarkan YON TP.

Demo Digelar Sehari Setelah HUT ke-81 RI

Yatalathof mengatakan aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Menurutnya, demonstrasi menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mempertanyakan kondisi kemerdekaan yang dirasakan masyarakat saat ini.

"Hari ini, sehari setelah seremoni kenegaraan itu digelar, kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" tuturnya.

Menurut Yatalathof, kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa ditujukan bagi seluruh rakyat dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Ia kemudian menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Persoalan tersebut antara lain perjanjian dagang dengan negara lain yang disebut menguntungkan pihak asing, pembungkaman suara rakyat, penegakan hukum, minimnya lapangan kerja, serta akses pendidikan dan kesehatan gratis.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ucapnya.