Cimahi dan Bandung Barat Pakai APBD untuk Sediakan Infrastruktur Penunjang BRT

VISI.NEWS | CIMAHI - Kota Cimahi dan Bandung Barat bakal mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyediakan infrastruktur penunjang Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya. Pasalnya, kedua daerah ikut terlewati jalur perlintasan BRT sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur penunjang mulai dari halte, penataan jalan, hingga angkutan pengumpan atau feeder.

Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim mengatakan, dukungan untuk mewujudkan sarana transportasi BRT menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di Metropolitan Bandung Raya. Meski proyek besarnya berada dibawah koordinasi Pemprov Jabar. Nantinya, tiap daerah ikut terlibat mendukung Infrastruktur penunjang dengan cara melakukan penganggaran, kajian, penataan jalan, serta lahan.

"Ini merupakan kerjasama seluruh Kabupaten/Kota di Bandung Raya. Kita kebagian satu koridor, yakni rute Padalarang - Alun-alun. Dalam perjanjian bersama kita ikut menyediakan kendaraan feeder dalam hal ini kami menggunakan angkutan umum (angkot)," kata Ade.

Namun menurutnya untuk insfratruktur seperti pelebaran jalan atau koridor khusus BRT serta depo akan dimulai pada awal 2025 mendatang. Hal ini lantaran perlu mendapatkan persetujuan dari DPRD KBB.

"Insfratruktur ini baru dimulai sebenarnya tahun depan. Karena berkaitan dengan anggaran yang harus dikeluarkan menunggu persetujuan DPRD nanti, tapi koridor-koridor atau apa yang dikerjakan juga sudah jelas," ujarnya.

Untuk depo atau markas BRT, dikatakan Ade pihaknya bakal menyulap terminal Curug Agung Padalarang. Mengingat lahan tersebut merupakan aset milik Pemkab Bandung Barat.

"Kalau depo kami Pemda KBB punya aset yang di Curug Agung Padalarang. Jadi nanti tempat penyimpanan busnya disana. Itu sebagai kontribusi kita," tandasnya.

Terpisah, Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setda Kota Cimahi, Endang mengatakan, sebelumnya mengalokasikan APBD. Pihaknya lebih dulu membuat kajian untuk visibilitas feeder BRT.

"Kita tahun 2025 sudah mengaalokasikan anggaran, salah satunya untuk mendukung BRT. Kita juga menyiapkan kajian untuk feeder jadi nanti ada titik titik yang dijadikan sebagai tempat pemberhentian BRT. Nah untuk menyambungkan ke moda yang lainnya kita barus siapkan feeder," tambahnya.

Komitmen dukungan anggaran penunjang BRT ini diperlukan guna mewujudkan sarana transportasi massal di cekungan Bandung. Sehingga bisa menekan kemacetan serta menekan ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

"Ini merupakan salah satu upaya penanganan lalu lintas. Jadi kita akan dukung sebagai sarana transportasi publik," ucapnya.

Sebelumnya, Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat menargetkan pembangunan infrastruktur transportasi publik Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya dimulai tahun 2025. Rencananya, pembangunan infrastruktur tersebut akan dilakukan di 5 rute BRT dengan memakai anggaran dari bank dunia.

"Nah di tahun 2025, 5 rute BRT akan dibangun oleh pemprov semua dengan anggaran dari world bank," ujar Bey.

Di tahun 2024 ini, Bey menyebut sudah ada 21 rute BRT yang berjalan. Meski begitu, rute-rute BRT yang sudah berjalan tetap akan diberi penunjang Infrastruktur tambahan seperti koridor khusus, halte, hingga ruang operasional sebagai pusat pengatur jadwal keberangkatan.

"Percepatan infrastruktur awal tahun depan mulainya. Termasuk nanti ada ruang operasional center yang akan mengatur bus supaya tertib. Untuk infrastruktur itu, di 2024 ada 3 yang dijalankan oleh kementerian (Perhubungan) kemudian 2 rute lagi oleh Pemprov (Jabar) jadi totalnya 5 rute," tandasnya. @desi