CEO Ripple Ajukan Tiga Tuntutan Regulasi Kripto di Hadapan Senat AS

VISI.NEWS | BANDUNG - CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyampaikan tiga tuntutan utama terkait regulasi industri kript0 di hadapan Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Urban, Kamis (10/7/2025).

Mengutip dari laman Academy, Kamis (10/7/2025), momen tersebut menjadi perhatian dunia, mengingat posisi Ripple sebagai salah satu perusahaan blockchain paling berpengaruh dan status hukum XRP yang menjadi preseden industri.

Ripple Tekankan Regulasi yang Jelas dan Inklusif

Dalam testimoninya, Garlinghouse menyoroti perlunya kerangka hukum yang jelas, adil, dan mendukung inovasi.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi di AS telah menyebabkan banyak perusahaan kript0 memindahkan basis operasionalnya ke luar negeri.

“Tidak ada alasan mengapa Amerika Serikat tidak bisa menjadi pemimpin utama dalam aset digital dan teknologi blockchain,” tulis Garlinghouse dalam testimoninya.

Ripple Desak Penataan Regulasi Lewat Tiga Tuntutan

Garlinghouse menyampaikan tiga fokus utama kepada para legislator sebagai pilar dalam membentuk regulasi kript0 yang sehat.

Pertama, Ripple meminta agar Kongres segera memperjelas batas yurisdiksi antar lembaga regulator seperti SEC dan CFTC.

Ketidakjelasan ini, menurutnya, telah menyebabkan benturan otoritas dan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri.

Kedua, Ripple menuntut adanya jalur legal yang memungkinkan perusahaan blockchain dan aset digital beroperasi secara sah di dalam negeri.

Ia menilai, pendekatan regulasi yang mengandalkan penegakan hukum seperti yang terjadi pada Ripple sejak 2020 justru mendorong inovasi dan lapangan kerja ke luar AS.

Ketiga, Ripple mendorong Kongres untuk menyusun peta jalan agar Amerika Serikat dapat memimpin industri kript0 secara global.

Dengan partisipasi lebih dari 55 juta warga AS di sektor ini dan kapitalisasi pasar kript0 global mencapai $3,4 triliun, Garlinghouse menegaskan bahwa potensi kepemimpinan AS sangat nyata asal didukung oleh fondasi hukum yang visioner.

Ripple vs SEC: Sengketa Hukum Hampir Tamat

Sengketa hukum antara Ripple dan SEC yang dimulai sejak Desember 2020 kini mendekati akhir.

Ripple secara resmi telah mencabut upaya banding silang atau cross-appeal, dan perhatian publik kini tertuju pada keputusan SEC apakah mereka juga akan menarik bandingnya.

Jika kedua pihak menyudahi proses hukum, maka keputusan pengadilan sebelumnya yang menyatakan XRP bukan sekuritas secara inheren dapat menjadi final.

Hal ini berpotensi menjadi preseden penting bagi industri kript0 secara keseluruhan, terutama dalam menjawab ketidakjelasan status hukum berbagai aset digital.

Dorongan Legislatif: CLARITY Act dan GENIUS Act

Dalam pidatonya, Garlinghouse juga mendorong agar Kongres memprioritaskan pembahasan CLARITY Act, rancangan undang-undang yang disiapkan untuk menciptakan struktur regulasi aset digital yang lebih terarah.

Sebelumnya, Ripple juga menunjukkan dukungannya terhadap GENIUS Act yang dinilai selaras dalam menciptakan ekosistem aset digital yang transparan, aman, dan mendukung pertumbuhan.

Kedua rancangan undang-undang ini diharapkan bisa memberikan kepastian hukum, melindungi konsumen dari praktik penipuan, serta membuka ruang inovasi bagi pelaku industri dalam negeri.

Spekulasi Rapat Tertutup SEC 10 Juli 2025

Menambah ketegangan situasi, SEC dijadwalkan menggelar rapat tertutup pada (10/7/2025). Meskipun agenda resminya belum dipublikasikan, sejumlah analis menduga kuat bahwa rapat ini berkaitan dengan kasus Ripple.

Jika benar, maka penyelesaian hukum bisa terjadi dalam waktu sangat dekat dan menjadi tonggak sejarah baru bagi regulasi aset digital di AS. @desi