Cegah Keracunan MBG, SPPG Tanpa SLHS Terancam Ditutup Permanen

Penegasan itu disampaikan Sudaryono di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2026), sebagai langkah memperketat standar keamanan pangan sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan pada program MBG.

"Dan SLHS ini bukan SLHS-nya baik, cukup atau nggak, ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLHS atau tidak. Kalau nggak, tutup permanen," kata Sudaryono.

Menurutnya, BGN tidak memberikan toleransi terhadap dapur MBG yang tidak memenuhi standar sanitasi dan kebersihan. Seluruh pengelola SPPG diberi waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk melengkapi persyaratan tersebut.

"Kami beri kesempatan (melengkapi SLHS) sampai tanggal 10 (Agustus) deadline. SLHS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan, ini syarat mutlak," ujarnya.

"Jadi kalau misalnya SLHS-nya nggak memenuhi persyaratan, itu 0, dikali 0, semua dikali 0 jadi 0 gitu ya," sambungnya.

Terkait kasus keracunan makanan MBG yang terjadi di Semarang dan Jayapura, Sudaryono menyatakan BGN tengah melakukan investigasi dan akan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar.

"Setiap kejadian, satu dapurnya disuspend, kemudian makanannya dicek di laboratorium oleh Dinkes, di bawah pengawasan Kemenkes," kata Sudaryono.

"Kemudian SPPG-nya kami copot, kami investigasi sebetulnya itu keracunan karena apa? Kami sudah mengubah, jadi ini keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi sementara, beberapa kasus keracunan diduga dipicu oleh proses pengolahan makanan yang dilakukan terlalu dini, bahkan sejak sehari sebelumnya.

"Ini zero tolerance sama keracunan ini, kita lagi cari. So far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol. Nggak boleh lagi ada," tutupnya.