Bima Arya: Batas Laut Belum Ditetapkan, Empat Pulau Aceh-Sumut Masih Dikaji

VISI.NEWS | JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terhadap status kepemilikan empat pulau sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), yang menegaskan bahwa keempat pulau tersebut yaitu Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Panjang, dan Lipan, secara historis masuk dalam wilayah Aceh, merujuk pada Perjanjian Helsinki dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan, pihaknya akan mempelajari seluruh dokumen, termasuk dokumen Helsinki dan ketentuan batas wilayah tahun 1956, karena kedua regulasi tersebut tidak secara eksplisit menyebut batas detail, termasuk batas laut. "Batas laut belum ditetapkan, saat ini sangat penting untuk mengumpulkan data dan fakta historis. Tidak cukup hanya geografis saja," ujar Bima, Sabtu (14/6/2025). Sebelumnya, JK menyatakan bahwa dalam Pasal 1.1.4 Perjanjian Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005, disebutkan bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada kondisi per 1 Juli 1956, merujuk pada UU 24/1956 yang diteken Presiden Soekarno. Berdasarkan itu, ia menyebut keempat pulau secara formal dan historis masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. "Jadi secara formal dan historis empat pulau itu masuk wilayah Singkil, Provinsi Aceh," ujar JK. Namun polemik muncul setelah Kemendagri menetapkan empat pulau itu masuk dalam wilayah Tapanuli Tengah, Sumut, yang memicu gejolak protes dari masyarakat Aceh. Mereka menilai wilayahnya diambil secara sepihak tanpa proses transparan. Sebagai langkah tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi, akan melakukan kajian ulang resmi pada Selasa (17/6/2025), untuk menentukan kejelasan status administratif empat pulau tersebut. @ffr