Bencana Sumatera: Dari Krisis Kemanusiaan ke Krisis Legitimasi?

Sementara itu, di ranah media sosial, tercatat sebanyak lebih dari 55.600 lebih unggahan dari 28.100 netizen, yang menghasilkan volume percakapan (total talk) mencapai lebih dari dua juta percakapan atau interaksi. Hal ini merefleksikan bahwa satu isu bencana mampu memicu diskusi berkelanjutan secara organik dan memiliki resonansi emosional yang kuat.

“Interaksi tertinggi ada di platform Instagram dan tiktok. Interaksi di Tiktok mencapai 939.289 dan pada Instagram 909.837 intensitas percakapan. Data tadi menunjukkan percakapan soal bencana sangat viral di kedua platform itu,” tambah Neni.

Menurut kajian Deep Intelliigence Research (DIR), terdapat tiga klaster utama yang mendominasi percakapan publik, yaitu klaster kemanusiaan dengan fokus  percakapan soal kondisi korban dan kronologi bencana. Klaster kedua soal gugatan sistemik berupa munculnya pendapat publik yang menyebut bencana disebabkan oleh eksploitasi hutan dan tambang. Dugaan ini diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi banjir. Klaster ketiga adalah eskalasi politik yang mempertunjukan adanya kritik langsung terhadap figur otoritas pemerintah, atas keterlambatan penanganan bencana yang mulai dianggap sebagai krisis legitimasi negara dan kegagalan komunikasi publik. Klaster percakapan ini mempertunjukkan kritik publik yang mengkritik kurangnya  kepekaan saat krisis bencana ekologi terjadi.

“Hal yang patut mendapat perhatian kita adalah munculnya narasi disintegrasi seperti kata kunci ‘Merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas abainya pemerintah pusat. Hal ini menandakan bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,” tambah Neni.

Rekomendasi Strategis

Berdasarkan matriks risiko dan temuan peta isu dalam data kajian media monitoring ini, Deep Intelligence Research (DIR) merekomendasikan beberapa hal berikut; pertama, akselerasi status dan kehadiran simbolis, seperti misalnya segera menetapkan status bencana nasional untuk menjawab “suara keras” dari daerah seperti Nias dan Aceh, yang merasa terpinggirkan dalam masa-masa berat seperti saat ini. Menghadirkan simbol empati negara melalui kunjungan langsung pejabat tinggi, dan jika perlu menetap di lokasi  untuk meredam narasi "Pejabat Tak Berempati".