Bandung Dampingi 1.000 UMKM Urus Sertifikasi Halal

VISI.NEWS - Pemerintah Kota Bandung memperkuat dukungan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan sertifikasi halal. Program ini dijalankan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, komunitas pengusaha, serta sejumlah pihak terkait sebagai upaya mempermudah pelaku usaha memenuhi ketentuan sertifikasi sekaligus meningkatkan daya saing produk mereka.

Program pendampingan tersebut menyasar sedikitnya 1.000 pengusaha, terutama pelaku UMKM di Kota Bandung. Pendampingan diharapkan dapat membantu pengusaha memahami tahapan pengurusan sertifikat halal secara resmi, mulai dari proses administrasi hingga pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memberikan nilai tambah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan pelaku usaha. Menurutnya, kepemilikan sertifikat halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM.

Pernyataan tersebut disampaikan Farhan saat meluncurkan Gerakan Pendampingan Pengurus Sertifikasi Halal di D’botanica, Kota Bandung, Rabu, 2 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi antara Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, komunitas pengusaha, serta instansi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan pengembangan usaha.

Farhan menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai komunitas di Jawa Barat dan Kota Bandung yang ikut terlibat dalam program tersebut. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting agar pelaku UMKM tidak menghadapi proses sertifikasi secara sendirian, terutama mereka yang masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai prosedur administrasi.

Ia mengatakan pendampingan tersebut ditujukan untuk memastikan 1.000 pengusaha, khususnya pelaku UMKM, memperoleh kemudahan dalam proses sertifikasi halal. Pemerintah juga mendorong para pelaku usaha agar memanfaatkan fasilitas pendampingan yang telah disediakan sehingga proses pengajuan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan.

Menurut Farhan, sertifikasi halal pada akhirnya diharapkan memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku UMKM. Produk yang telah memenuhi standar halal dapat memiliki nilai tambah sekaligus menjadi salah satu faktor yang mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.

Selain aspek peningkatan daya saing, program tersebut juga menekankan pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur resmi. Edukasi menjadi bagian penting karena proses pengurusan perizinan sering kali dianggap rumit oleh sebagian pengusaha, terutama pelaku usaha skala mikro dan kecil yang belum terbiasa dengan proses administrasi.

Ketua Forum Komunikasi Tionghoa Merah Putih (Fokti MP), Yohanes Handri, mengatakan kegiatan seminar dan pendampingan sertifikasi halal diselenggarakan untuk membantu para pengusaha memperoleh informasi yang benar mengenai proses sertifikasi. Menurutnya, pemahaman tersebut diperlukan agar pelaku usaha dapat mengurus sertifikasi melalui mekanisme resmi.

Yohanes menilai keberadaan pendampingan juga dapat membantu pengusaha menghindari praktik percaloan maupun penipuan dalam pengurusan perizinan. Ia mengingatkan bahwa kurangnya pengetahuan mengenai prosedur resmi dapat membuat sebagian pelaku usaha rentan menggunakan jasa pihak yang menjanjikan pengurusan izin dengan imbalan tertentu.

Ia mengatakan terdapat pengusaha yang telah mengeluarkan uang untuk mengurus perizinan, tetapi dokumen yang dijanjikan tidak kunjung diterbitkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya edukasi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha.

Karena itu, Yohanes berharap kegiatan tersebut tidak hanya menghasilkan sertifikat halal bagi para peserta, tetapi juga meningkatkan kesadaran pengusaha mengenai prosedur perizinan yang aman dan sesuai aturan. Dengan mengetahui jalur resmi, pelaku UMKM diharapkan tidak mudah tergoda tawaran pihak yang mengaku dapat mempercepat proses pengurusan dengan biaya tertentu.

Yohanes juga mengajak para pengusaha memandang sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah. Menurutnya, kepatuhan terhadap ketentuan sertifikasi sekaligus memberikan manfaat bagi konsumen karena produk yang dipasarkan telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dukungan terhadap gerakan pendampingan tersebut turut disampaikan tokoh masyarakat Jawa Barat sekaligus budayawan Anton Charliyan. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung dan komunitas pengusaha yang menghadirkan program pendampingan bagi UMKM.

Anton menilai bantuan seperti itu merupakan bentuk kontribusi nyata pemerintah dalam memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, keberadaan program yang membantu pengusaha menyelesaikan kebutuhan administrasi dapat memberikan manfaat langsung, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Ia juga memberikan apresiasi apabila pendampingan sertifikasi halal dapat diakses tanpa biaya oleh para pelaku usaha. Menurut Anton, kemudahan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan dan perkembangan UMKM di Jawa Barat.

Program pendampingan sertifikasi halal ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dalam mendukung sektor UMKM. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan kebijakan dan layanan, sementara komunitas dapat membantu menyampaikan informasi serta mendampingi pelaku usaha di lapangan.

Bagi Kota Bandung, penguatan UMKM menjadi penting karena pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudahan dalam memenuhi berbagai persyaratan usaha diharapkan dapat membantu pelaku UMKM berkembang secara lebih tertib dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Dengan target sedikitnya 1.000 pengusaha, gerakan pendampingan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Tidak hanya membantu pengusaha memenuhi ketentuan, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai legalitas, perlindungan konsumen, dan pentingnya menggunakan jalur resmi dalam setiap proses perizinan.

Pemerintah Kota Bandung bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan komunitas pengusaha pun diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pendampingan tersebut. Semakin mudah proses sertifikasi dipahami dan diakses oleh UMKM, semakin besar pula peluang pelaku usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar produknya.