Atasi Kritis di Pulau Enggano, Erna Sari Desak Pemerintah Segera Bertindak

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi mengecam lambannya respons pemerintah terhadap krisis keterisolasian yang dialami Pulau Enggano selama lebih dari empat bulan terakhir. Ia menyebut, bila Enggano memiliki potensi tambang strategis seperti emas atau nikel, perhatian negara kemungkinan akan jauh lebih cepat. “Pulau-pulau lain yang punya tambang atau sumber daya strategis selalu jadi prioritas. Tapi ketika masyarakat Enggano menghadapi kelumpuhan logistik, panen membusuk, listrik nyaris padam, dan pasien kritis tidak bisa dirujuk ke rumah sakit, negara justru lambat bertindak. Apakah perhatian negara hanya hadir ketika ada potensi ekonomi?” ujar Erna dalam pernyataan pers, Selasa (24/6/2025). Kondisi keterisolasian itu, menurut Anggota Dewan Dapil Bengkulu ini, dipicu oleh pendangkalan parah di Pelabuhan Pulau Baai, yang menyebabkan kapal perintis tidak dapat bersandar. Akibatnya, jalur logistik utama ke Pulau Enggano terputus dan lebih dari 4.000 warga kini hidup tanpa kepastian. “Kerugian warga ditaksir mencapai Rp 2 miliar per bulan, tapi ini seakan tidak cukup menggugah perhatian pusat. Coba bandingkan dengan wilayah seperti Morowali, Halmahera, atau Tembagapura, satu hari saja pasokan terganggu, kementerian langsung bergerak,” ungkapnya. Erna juga menekankan bahwa Pulau Enggano memiliki posisi strategis secara geopolitik. Terletak di perlintasan Samudra Hindia, pulau tersebut semestinya menjadi prioritas dalam konteks pertahanan dan kedaulatan negara. “Negara tidak boleh hadir hanya ketika ada nilai komersial. Masyarakat Enggano adalah warga negara, bukan angka statistik. Mereka berhak atas pelayanan dasar yang adil dan merata,” tegas legislator dari Fraksi NasDem ini. Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan infrastruktur, Erna mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan pengerukan darurat di Pelabuhan Pulau Baai. Ia juga meminta pengiriman kapal logistik pengganti serta koordinasi lintas kementerian agar krisis segera teratasi. “Respons cepat dan terpadu sangat diperlukan. Ini bukan sekadar urusan transportasi, tapi menyangkut hak hidup dan martabat warga negara di wilayah terluar,” pungkasnya. @givary