Prabowo ke Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi 26 Aug 2026 Melchias Markus Mekeng Ingatkan Risiko Salah Sasaran Pembatasan Pertalite Berbasis Desil 26 Aug 2026 Bank Mandiri Sampaikan Permintaan Maaf, Rekening Botok Dibuka 26 Aug 2026 TPA Cioray Tasikmalaya Terbakar, Lima Hektare Terdampak 26 Aug 2026 Satu dari Tiga Korban Pantai Karangpapak Ditemukan Meninggal 26 Aug 2026 Hadiri Pesta Biru, Farhan, "Kalau lihat dari pemain, optimis pisan" 26 Aug 2026 UAJY Raih Hibah United Board 2026, Bersama AMSI Perkuat Jurnalisme Biodiversitas 26 Aug 2026 7 Tempat Makan Enak Dekat Stasiun Padalarang 26 Aug 2026 Pendakian Gunung Lincing Malang Ditutup akibat Kebakaran Hutan 26 Aug 2026 Pendaftaran TKA SMA 2026 Dibuka hingga 27 September, Ini Syaratnya 26 Aug 2026 Prabowo ke Lokasi Gempa NTT, Pastikan Penanganan Cepat dan Terkoordinasi 26 Aug 2026 Melchias Markus Mekeng Ingatkan Risiko Salah Sasaran Pembatasan Pertalite Berbasis Desil 26 Aug 2026 Bank Mandiri Sampaikan Permintaan Maaf, Rekening Botok Dibuka 26 Aug 2026 TPA Cioray Tasikmalaya Terbakar, Lima Hektare Terdampak 26 Aug 2026 Satu dari Tiga Korban Pantai Karangpapak Ditemukan Meninggal 26 Aug 2026 Hadiri Pesta Biru, Farhan, "Kalau lihat dari pemain, optimis pisan" 26 Aug 2026 UAJY Raih Hibah United Board 2026, Bersama AMSI Perkuat Jurnalisme Biodiversitas 26 Aug 2026 7 Tempat Makan Enak Dekat Stasiun Padalarang 26 Aug 2026 Pendakian Gunung Lincing Malang Ditutup akibat Kebakaran Hutan 26 Aug 2026 Pendaftaran TKA SMA 2026 Dibuka hingga 27 September, Ini Syaratnya 26 Aug 2026

AS Soroti QRIS dan GPN dalam Negosiasi Tarif Dagang dengan Indonesia

Desi Rossilawati
Selasa, 22 April 2025 | 20:05 WIB
Bagikan
AS Soroti QRIS dan GPN dalam Negosiasi Tarif Dagang dengan Indonesia
VISI.NEWS | AMERIKA SERIKAT - Dalam kunjungan delegasi Indonesia ke Washington DC untuk membahas kebijakan tarif impor dengan Amerika Serikat (AS), sistem pembayaran nasional seperti QRIS dan GPN turut menjadi topik pembahasan yang disorot oleh pihak AS. Kritik tersebut muncul dalam laporan tahunan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers 2025 yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa perusahaan keuangan asal AS merasa tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan sistem pembayaran berbasis QR Code di Indonesia, terutama QRIS. Pemerintah AS menilai bahwa kurangnya transparansi dan keterlibatan internasional berpotensi menghambat partisipasi perusahaan global dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia. "Kami sudah berkoordinasi dengan OJK dan Bank Indonesia, terutama terkait dengan payment yang diminta oleh pihak Amerika," kata Airlangga dikutip dari YouTube Perekonomian RI, Sabtu (19/4/2025). Di sisi lain, QRIS sendiri kini semakin banyak digunakan di Indonesia karena kemudahan dan kepraktisannya dalam transaksi digital, serta menjadi bagian dari upaya nasional dalam memperkuat sistem pembayaran domestik. @ffr

Komentar (0)

Tulis Komentar

Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

VisiNews Club

Nikmati Berita Tanpa Batas & Benefit Eksklusif!

Dapatkan Kaos & Merchandise eksklusif setiap bulan dengan berlangganan Visi News.