Amanat Prabowo soal Pengembangan UMKM, Ini Kata Wamen UMKM

VISI.NEWS | BALI - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM), Helvi Y Moraza, memaparkan dua hal pokok yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian UMKM terkait dengan permodalan dan akses pasar.

Hal itu disampaikan Helvi saat menghadiri acara Puncak Apresiasi MikroeX Summit 2024 di Bali, Kamis (14/11/2024). Helvi mengatakan, UMKM saat ini masih mengalami kendala klasik terkait permodalan, utamanya dari sisi terbatasnya modal dan sulitnya mengakses modal.

Sementara itu, untuk inovasi dan produksi, UMKM sebenarnya sudah cukup mahir, hanya sayangnya belum bisa diserap oleh pasar secara optimal.

“Dua tugas itu yang diberikan kepada Pak Menteri UMKM dan saya. Bapak Presiden berpesan agar UMKM dibukakan akses modal dan channel pasar sebanyak-banyaknya,” ujar Wamen Helvi, Senin (18/11/2024).

Merespons amanat tersebut, Helvi mengaku mulai bergerak untuk menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik, sekaligus mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan. Di samping itu, untuk melihat peluang akses pasar yang lebih luas di era sekarang, Helvi berpesan agar UMKM memiliki keberanian untuk masuk ke dalam sistem digital. “UMKM tidak lagi bisa bermanja-manja dengan sistem konvensional, suka tidak suka harus masuk ke sistem digitalisasi ekonomi,” ucapnya. Dari beberapa kompleksitas yang dialami UMKM, Helvi mengungkapkan bahwa UMKM seharusnya memiliki porsi tersendiri di sektor manufaktur, salah satunya berkaitan dengan keikutsertaannya ke dalam rantai pasok. Untuk itu, Kementerian UMKM, kata Helvi, akan bersinergi dengan berbagai stakeholder, salah satunya Kementerian BUMN untuk menerjemahkan arahan Prabowo terkait dengan upaya mendorong UMKM agar masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri. “Kami harap, paling tidak UMKM bisa mengambil porsi separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi daerah, maupun keragaman manufaktur daerah,” tuturnya. Wamen Helvi juga mengimbau agar Pemerintah Daerah maupun Pendamping UMKM di daerah dapat membangkitkan spirit UMKM untuk naik kelas. “Kalau ada UMKM yang sudah siap naik kelas, tolong difasilitasi dan dikasih tahu ke Kementerian UMKM agar kami bisa siapkan ekosistem bagi mereka agar benar-benar bisa naik kelas,” katanya. Bagi Helvi, pemerintah baik pusat maupun daerah, serta para pendamping UMKM bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi kepada UMKM agar memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi pemerintah. Melalui sinergi yang baik, ia yakin UMKM bisa melangkah lebih jauh. @desi