Aktivis Neni Nur Hayati Alami Serangan Digital Usai Kritisi Buzzer Politik

VISI.NEWS | BANDUNG -Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati, mengaku mendapat serangan digital bertubi-tubi melalui akun Instagram @neni1783 dan TikTok @neninurhayati36 sejak dua hari terakhir, 15–16 Juli 2025. Dalam pernyataannya, Neni menyebut serangan tersebut terkait unggahannya mengenai bahaya buzzer terhadap demokrasi yang sempat viral di media sosial.

Neni menjelaskan bahwa pada 5 Mei 2025, ia mengunggah video edukatif tentang ancaman buzzer terhadap demokrasi dengan merujuk pada liputan Kompas berjudul “Buzzer Mengepung Warga” dan “Buzzer Politik Pemborosan Anggaran”. Video tersebut, katanya, bertujuan mengingatkan para kepala daerah agar tidak menggunakan buzzer untuk menyerang publik yang kritis. Dalam videonya, Neni juga mengutip Presiden John F. Kennedy dan Buya Syafii Maarif tentang pentingnya kebebasan berpendapat.

“Saya tidak pernah menyebut nama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, secara khusus dalam video tersebut,” tegas Neni. Ia menambahkan bahwa unggahannya bersifat umum dan ditujukan kepada seluruh kepala daerah hasil Pilkada 2024. “Kritik saya fokus pada kebijakan, bukan pribadi. Bahkan, dalam beberapa video lain saya juga memberikan apresiasi kepada kebijakan Kang Dedi,” tambahnya.

Namun pada 16 Juli 2025, Neni mengaku kaget setelah mendapat laporan dari wartawan bahwa cuplikan video TikTok miliknya justru diposting ulang oleh akun resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk @jabarprovgoid, @humas_jabar, dan @jabarsaberhoaks. Video tersebut, kata Neni, dibingkai secara sepihak dan dipublikasikan tanpa izin dirinya.

Hingga berita ini ditulis, unggahan ulang video TikTok Neni di akun @jabarsaberhoaks telah ditonton ribuan kali, dengan 1.225 like dan 441 komentar. Namun, Neni mengaku mendapat serangan balik berupa komentar kasar dan intimidatif melalui akun pribadi miliknya. “Saya mencoba menanggapi dengan baik, tapi justru makin banyak akun yang menyerang secara brutal,” keluhnya.

Menurut Neni, tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat disayangkan karena alih-alih menghargai kritik, justru menciptakan suasana represif yang membungkam kebebasan berekspresi. “Kebebasan berpendapat adalah fondasi demokrasi. Jika ruang ini ditutup, maka yang tersisa hanya otoritarianisme,” ujarnya sambil mengutip pemikiran Alexis de Tocqueville dan Daron Acemoglu soal pentingnya peran masyarakat sipil.

Neni juga mengungkap bahwa ia merasa dipantau secara intens di media sosial, dan bahkan merasa ada upaya peretasan akun yang dilakukannya. “Ini bukan hanya soal saya, tapi soal kondisi demokrasi kita yang sedang berada di titik rawan,” tegasnya. Ia meminta agar semua pihak, khususnya pemerintah, tidak menggunakan kekuasaan untuk mengintimidasi suara-suara kritis.

Sebagai aktivis demokrasi, Neni menilai bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi jalannya pemerintahan adalah bagian dari proses demokratis yang sehat. Ia berharap kejadian ini menjadi momentum refleksi bagi seluruh pihak agar kembali pada semangat reformasi dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.

“Saya tidak takut, tapi saya sedih,” pungkas Neni. “Sedih karena perjuangan panjang bangsa ini untuk keluar dari era gelap kebebasan ternyata belum selesai. Mari kita jaga demokrasi, jangan biarkan kekuasaan melupakan siapa yang sebenarnya mereka wakili.”

@uli