2022, Tahunnya Bjorka dan UU Perlindungan Data Pribadi

VISI.NEWS | BANDUNG - Sepanjang 2022 terjadi banyak serangan siber dan kebocoran data di Indonesia. Bjorka adalah aktor utama yang membuat pemberitaan terkait keamanan siber menjadi perhatian luas masyarakat. 2020 juga ditandai sebagai lahirnya UU Perlindungan Data Pribadi yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan siber di tanah air dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi.

Dalam keterangannya, Senin (26/12), pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan 2022 menjadi momentum perbaikan siber tanah air, selain adanya banyak kasus kebocoran data di lembaga negara serta kementrian, helatan G20 juga mendorong lahirnya UU PDP.

Di bulan Januari 2022 Indonesia Bank Indonesia mengalami peretasan dan kebocoran data. Kemungkinan lebih dari 130 GB data yang dicuri dan dijual oleh pelaku. Ini menandai awal 2022 dengan peristiwa peretasan dan kebocoran data.

“Di 2022 juga ditandai dengan peretasan terhadap BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara). Pada Februari 2022 serangan siber dari peretas berhasil meretas situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Peristiwa ini menjadi perhatian serius masyarakat mengingat BSSN adalah perwajahan keamanan siber Indonesia,” jelas chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Bjorka di 2022 menjadi aktor utama pemberitaan tentang kebocoran data dan peretasan. Bjorka menjual dan mengupload data dari pedulilindungi, mypertamina, PLN, sampai data registrasi sim card Kominfo. Tindakan Bjorka ini membuat heboh tanah air di pertengahan 2022. Bahkan Bjorka dituduh beraksi agar UU PDP disahkan dan anggaran BSSN dinaikkan.

“Tentu tuduhan pada Bjorka ini berlebihan. Dia pemain lama dalam jual beli data leaks, sebelumnya di raidforums dan breached.to sebelum akhirnya ditakedown oleh berbagai lembaga, termasuk FBI-nya Amerika Serikat. Bahkan setelah Bjorka dituduh sebagai aktor untuk menaikkan anggaran BSSN, dia langsung mengupload data pribadi Kepala BSSN sekedar untuk membuktikan bahwa dia bukan state actor,” jelas Pratama.