Wali Kota Bandung dan Kepala Daerah se-Jabar Deklarasikan Komitmen Antikorupsi

VISI.NEWS | BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, bersama seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menyatakan tekad bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan dalam forum bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6/2025), yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Deklarasi tersebut memuat lima poin utama yakni: Pertama, seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat berkomitmen menjalankan tugas secara benar, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Kedua, mereka menjunjung tinggi integritas kelembagaan dan kepemimpinan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi. Ketiga, perencanaan dan penganggaran APBD harus terbebas dari intervensi pihak manapun, dengan mengutamakan kepentingan publik dan kemanfaatan yang nyata bagi rakyat. Keempat, penguatan fungsi pengawasan dan pengendalian akan terus dilakukan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih. Kelima, para pemimpin daerah menyatakan tekad untuk bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui langkah preventif maupun penegakan hukum. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Pujianto Purnama, yang hadir dalam acara ini, mengingatkan pentingnya aksi nyata. "Kami mengapresiasi langkah komitmen ini. Tapi lebih dari sekadar pernyataan, yang kita butuhkan adalah implementasi konkret di lapangan. KPK siap mendampingi dan mengawasi," ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan, semangat antikorupsi akan menjadi acuan dalam kebijakan publik, terutama dalam pengelolaan anggaran, layanan publik, dan sistem perizinan. “Bandung harus menjadi contoh. Tidak boleh ada ruang abu-abu dalam pengelolaan APBD. Kami akan terus perkuat sistem pengawasan internal, termasuk lewat digitalisasi dan pelibatan masyarakat,” kata Farhan. @ffr