VISI | Proyek ICWRMI Citarum: Menguapnya Harapan Besar

Oleh Aep S Abdullah

BANJIR Sungai Citarum tak berkurang dari tahun ke tahun. Di Bandung, luapan air menyebabkan akses dari kota ke Kabupaten Bandung melalui Bojongsoang, Tegal Luar, Sapan, dan Dayeuhkolot sempat terputus. Puluhan ribu pengguna jalan terjebak kemacetan panjang menjelang berbuka puasa. Fenomena ini terus berulang meskipun proyek-proyek penanganan banjir telah menyedot dana puluhan triliun rupiah. Alih-alih memberikan solusi, kondisi sungai justru semakin buruk, membuat warga mempertanyakan efektivitas proyek-proyek yang telah dilaksanakan.

Pada 2010 lalu, pemerintah mencairkan anggaran sebesar Rp1,03 triliun untuk Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP), bagian dari proyek besar senilai Rp35 triliun yang dirancang berjalan hingga 2023 (Galamedia, Selasa, 19 Januari 2010). Proyek ini mencakup rehabilitasi sungai, pengelolaan lahan dan air, serta pengendalian banjir. Dana tersebut bersumber dari APBN, swasta, serta lembaga internasional seperti ADB, IDB, dan JICA. Namun, manfaat dari proyek ini masih jauh dari harapan masyarakat.

ICWRMIP diharapkan dapat mengoptimalkan potensi Sungai Citarum sebagai sumber air baku bagi jutaan warga dan memasok listrik melalui tiga waduk utama: Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Sungai ini memiliki luas daerah aliran 6.080 km² dan panjang 269 km dengan curah hujan sekitar 2.300 mm/tahun. Sayangnya, proyek ini belum mampu mengatasi pencemaran dan sedimentasi yang terus terjadi di sepanjang aliran sungai.

Sejak awal, proyek ICWRMIP menghadapi banyak tantangan, termasuk pengelolaan lahan di kawasan hulu yang semakin kritis. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK) mengalokasikan Rp 25 miliar per tahun untuk upaya konservasi. Namun, dampaknya tidak signifikan. Kerusakan di daerah hulu menyebabkan erosi tinggi yang memperparah sedimentasi sungai, membuat program normalisasi kurang efektif.

Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menyoroti pelaksanaan proyek ICWRMIP dan mengaudit kinerjanya. Audit ini menemukan berbagai masalah, mulai dari ketidaksesuaian dalam penggunaan dana hingga rendahnya efektivitas proyek dalam mengendalikan banjir. Meski begitu, hasil audit ini tidak secara gamblang dipublikasikan, sehingga masyarakat masih bertanya-tanya sejauh mana proyek ini berjalan sesuai rencana.

Salah satu titik kritis dalam proyek ini adalah rehabilitasi infrastruktur pengendalian banjir di daerah Sapan-Nanjung dan sekitarnya. Sejumlah warga mengaku bahwa pengerukan sungai yang dilakukan sebelum proyek ini lebih memberikan dampak dibandingkan pembangunan tanggul yang kini menjadi prioritas utama. Ketua RW 20 Baleendah, Jaja, menyebut bahwa genangan air di wilayahnya lebih cepat surut ketika pengerukan dilakukan secara rutin.

Pada 2015, pemerintah meluncurkan program Citarum Harum sebagai langkah tambahan untuk mengatasi pencemaran sungai. Namun, program ini juga menuai kritik. Mantan Ketua BPK Rizal Djalil menyebut bahwa program ini lebih bersifat pencitraan dibandingkan solusi nyata. Audit BPK pada 2016-2018 menemukan bahwa pengendalian pencemaran air di DAS Citarum tidak memiliki perencanaan terpadu dan tidak ada integrasi antarlembaga terkait.

Pencemaran di Sungai Citarum bersumber dari berbagai sektor, mulai dari limbah rumah tangga, industri, hingga peternakan. Di hulu, pencemaran terjadi akibat limbah ternak dan praktik pertanian yang kurang ramah lingkungan. Di bagian tengah, limbah industri semakin memperburuk kualitas air. Pemerintah dinilai kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta tidak memberikan insentif bagi industri untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Padahal, Sungai Citarum merupakan sumber utama air bersih bagi Jakarta dan sekitarnya. Keberlanjutan pasokan air ke Waduk Jatiluhur bergantung pada kualitas air sungai ini. Jika pencemaran terus terjadi, maka risiko krisis air di ibu kota semakin besar.

Keberhasilan proyek ICWRMIP seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah anggaran yang terserap, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat. Hingga kini, proyek ini belum menunjukkan perubahan signifikan dalam pengendalian banjir, perbaikan kualitas air, maupun optimalisasi pemanfaatan sungai sebagai sumber energi dan transportasi air.

Masyarakat menanti transparansi dari pemerintah mengenai efektivitas proyek ini. Publik berhak mengetahui bagaimana Rp35 triliun anggaran yang telah dialokasikan digunakan dan mengapa hingga kini Sungai Citarum masih menjadi sumber bencana tahunan.

Sebagai solusi, pendekatan berbasis ekosistem perlu diutamakan. Restorasi daerah tangkapan air di hulu, pengelolaan limbah yang ketat, serta penegakan hukum terhadap pencemar lingkungan harus menjadi prioritas. Tanpa langkah konkret, proyek ICWRMIP hanya akan menjadi proyek ambisius yang gagal mencapai tujuannya.

Keberlanjutan proyek ini juga memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat setempat. Partisipasi aktif warga, terutama dalam pengelolaan limbah dan konservasi lahan, akan menentukan keberhasilan upaya penyelamatan Sungai Citarum.

Jika tidak segera dievaluasi dan diperbaiki, proyek ICWRMIP hanya akan menjadi catatan panjang dari kegagalan pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Harapan besar yang dulu menyertai proyek ini perlahan menguap bersama aliran Sungai Citarum yang semakin tercemar dan tak terkendali.***