VISI | Meritokrasi Pendidikan

Oleh Drajat

DALAM tatanan ideal sebuah negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan sosial, meritokrasi mestinya menjadi roh dalam setiap pengambilan keputusan, terlebih dalam dunia pendidikan. Dalam konteks ini, meritokrasi dimaknai sebagai sistem yang menempatkan seseorang pada jabatan atau posisi tertentu berdasarkan kompetensi, kapasitas, rekam jejak, serta integritasnya — bukan karena faktor koneksi, afiliasi politik, kekuatan finansial, atau kedekatan personal.

Sayangnya, praktik di lapangan sering kali menunjukkan sebaliknya. Pemilihan dan pengangkatan pemimpin di lingkungan pendidikan, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas (Sekdis), Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi, Pengawas, Kepala Sekolah, hingga penempatan guru, masih banyak yang jauh dari prinsip meritokrasi.

Berapa banyak Kepala Dinas Pendidikan diangkat karena kedekatannya dengan penguasa daerah, bukan karena rekam jejak keilmuannya di bidang pendidikan? Berapa banyak Sekdis atau Kabid yang dipilih bukan karena pengalaman lapangan dan kemampuan manajerialnya, melainkan karena pernah menjadi tim sukses atau kolega politik? Termasuk penempatan Kepala Sekolah? Pertanyaan ini mungkin tak nyaman didengar, namun harus jujur diakui sebagai realita pahit di sebagian daerah.

Ironisnya, praktik semacam ini justru terjadi dalam dunia pendidikan — dunia yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung nilai-nilai objektivitas, integritas, dan akuntabilitas. Bagaimana mungkin kita mengharapkan mutu pendidikan meningkat jika yang memegang kendali bukanlah orang yang memahami peta persoalan pendidikan, tidak memiliki visi transformatif, apalagi rekam jejak yang mendukung?

Dampak nyata dari pengabaian sistem meritokrasi sangat terasa di lapangan: Pertama, kebijakan yang tidak berpihak pada mutu. Pemimpin yang tidak memahami dunia pendidikan secara utuh seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak solutif. Mereka cenderung bersikap administratif semata dan tidak mampu menjadi inovator dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan yang kompleks.