Viral Video Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara, Ini Penjelasan dari Kemenkeu

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menjadi sorotan lantaran video viral yang menunjukkan dirinya mengatakan guru sebagai beban negara.

Kementerian Keuangan pun angkat bicara mengenai video tersebut. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan hal tersebut tak pernah dikatakan oleh Menkeu.

"Potongan video yang menampilkan seolah-olah Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan guru adalah beban negara itu hoax. Faktanya, Menteri Keuangan tidak pernah menyatakan hal tersebut," kata Deni dikutip dalam keterangannya, Selasa (19/8/2025), dikutip

Pihak Kemenkeu menjelaskan, video tersebut adalah hasil rekayasa dengan deepfake. Manipulasi dilakukan dengan memotong video pidato Sri Mulyani dalam Forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada (7/8/2025) lalu. Kronologi Pidato Menkeu Sri Mulyani di ITB

Saat berpidato di ITB, Sri Mulyani mengaku menerima banyak keluhan di media sosial terkait kecilnya gaji guru dan dosen di Indonesia. Dia bilang permasalahan itu menjadi tantangan bagi keuangan negara. "Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar, ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," di Sasana Ganesha Budaya (Sabuga) ITB, Bandung, Jawa Barat pada (7/8/2025). Sri Mulyani melanjutkan jika kemudian muncul pertanyaan apakah semua biaya guru dan dosen menjadi tanggungan APBN atau partisipasi masyarakat dapat membantu jalan keluar. "Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat," katanya.

Hanya saja, saat itu ia tidak menjelaskan secara rinci bentuk partisipasi yang dimaksudkan. Pernyataan Sri Mulyani tersebut lantas memantik kritikan berbagai kalangan. Menkeu dinilai tidak empatik dan cenderung melempar tanggung jawab. Sri Lestari, pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, menilai ucapan Sri Mulyani menyiratkan kesejahteraan guru dan dosen belum menjadi prioritas pemerintah. Lebih jauh, Sri mengingatkan pernyataan Sri Mulyani seolah membuka jalan bagi privatisasi pendidikan. @desi