Turbulensi Fiskal 2026: Daerah Terhimpit, CSR Diharap Jadi Penyelamat

Selain itu, program CSR kerap bersifat jangka pendek dan karitatif, belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan. Minimnya pelibatan masyarakat serta lemahnya integrasi dengan rencana pembangunan daerah membuat dampak program kurang terukur. Transparansi dan akuntabilitas pun masih menjadi pekerjaan rumah besar, terutama dalam mengukur outcome dan impact nyata bagi masyarakat.

Rekomendasi Strategis

Kepada pemerintah pusat, para perumus merekomendasikan realokasi anggaran dan efisiensi internal secara konsisten sebelum memangkas dana daerah. Ambisi program nasional dinilai tidak boleh mengorbankan layanan dasar masyarakat. Pemerintah juga diminta membangun skema transisi yang adil bagi daerah yang sangat bergantung pada TKD, serta memperketat pengawasan pelaksanaan CSR/TJSL oleh kementerian terkait dan OJK.

Selain itu, kebijakan perpajakan seperti rencana kenaikan PPN perlu dikaji ulang. Pemerintah disarankan memperluas basis pajak, menutup celah di sektor kaya sumber daya, serta membenahi tata kelola di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai guna menciptakan penerimaan negara yang lebih berkelanjutan.

Bagi pemerintah daerah, peningkatan kreativitas dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi keharusan. Optimalisasi aset daerah, pengembangan ekonomi kreatif, serta penciptaan destinasi wisata buatan dapat menjadi alternatif tanpa membebani masyarakat. Di saat yang sama, daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta membangun tata kelola CSR yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, dunia usaha didorong menjadikan CSR sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif atau pencitraan. Transparansi laporan, pelibatan masyarakat dalam setiap tahap program, serta sinergi dengan strategi bisnis dinilai penting untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan sekaligus mendukung stabilitas lingkungan usaha.

Turbulensi fiskal 2026 menjadi ujian ketahanan desentralisasi Indonesia. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, tekanan fiskal berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah. Namun dengan tata kelola yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha, krisis ini dapat menjadi momentum memperkuat fondasi pembangunan yang lebih mandiri, transparan, dan berkelanjutan.