Tanpa Mobil Dinas, Pejabat Swedia Naik Bus dan Kereta Bersama Warga

VISI.NEWS | BANDUNG - Di Swedia, para pejabat negara tidak menikmati fasilitas kendaraan dinas seperti di banyak negara lainnya. Mereka mengandalkan transportasi umum seperti bus dan kereta untuk bepergian, sejajar dengan warga biasa yang mereka wakili. Menurut laporan Mail and Guardian, budaya politik di Swedia tidak memberikan keistimewaan kepada politisi, termasuk para menteri dan anggota parlemen. Hanya perdana menteri yang memiliki akses permanen ke mobil keamanan. Bahkan juru bicara parlemen hanya diberikan kartu untuk transportasi publik. "Sayalah yang membayar para politisi. Dan saya tidak melihat alasan untuk memberi mereka kehidupan yang mewah," kata Joakim Holm, seorang warga negara Swedia. Masyarakat Swedia percaya bahwa kekuasaan politik harus dijalankan dalam batas-batas kesopanan. Hal ini sangat berbeda dengan Indonesia, di mana pejabat negara seperti menteri mendapatkan fasilitas kendaraan dinas lengkap dengan pengemudi. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 dan diatur ulang melalui PMK 138 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut, menteri dapat menerima hingga dua unit mobil dinas, sedangkan wakil menteri mendapatkan satu unit. "Kepada masing-masing Menteri Negara disediakan sebuah rumah jabatan milik Negara beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan bermotor milik negara beserta seorang pengemudinya. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung oleh Negara," demikian bunyi aturannya. @ffr