Tanggapi Aksi Walk Out, Dedi Mulyadi: Bela Rakyat atau Kepentingan?

VISI.NEWS | BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya menanggapi aksi walk out yang dilakukan seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar saat rapat paripurna pembahasan Raperda di Gedung DPRD Jabar, Jumat (16/5/2025). Lewat akun Instagram pribadinya, Dedi menyindir pihak yang ingin dihargai namun tak pernah menghargai, menyulut eskalasi hubungan panas antara eksekutif dan legislatif. Pernyataan Dedi itu merespons protes Fraksi PDIP yang menilai dirinya telah merendahkan martabat DPRD Jabar saat menyampaikan pidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Cirebon pada 7 Mei 2025 lalu. Dalam pidato itu, Dedi menyebut DPR hanya sibuk rapat tanpa aksi konkret, yang kemudian dikaitkan PDIP sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif. “Musrenbang forum yang sakral, diundang tidak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tak pernah mau terlibat,” ujar Dedi dalam unggahannya, Sabtu (17/5). Ia juga mempertanyakan siapa yang sebenarnya mereka perjuangkan, rakyat atau kepentingan politik tertentu. Aksi walk out Fraksi PDIP sendiri dipicu oleh pernyataan Dedi yang mencontohkan para raja di masa lampau dan VOC tidak membutuhkan persetujuan DPR untuk membangun. Dedi menyindir pola kolaborasi legislatif dan eksekutif yang menurutnya tidak efisien karena terlalu birokratis dan minim rasa kemanusiaan. Menanggapi pernyataan itu, Anggota Komisi V dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, membongkar kronologi undangan Musrenbang yang menurutnya sangat mendadak. “Undangan dikirim 6 Mei pagi, sedangkan acara digelar 7 Mei jam 7 pagi. Lalu bagaimana bisa kami hadir? Ini seperti menjebak,” ujar Maulana. Ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan administratif terhadap DPRD Jabar. Menurutnya, perubahan jam undangan dari pukul 13.00 WIB menjadi 07.00 WIB secara mendadak membuat mustahil kehadiran para anggota dewan yang sudah memiliki agenda kerja. “Sebercanda itu kah pemerintahan Dedi Mulyadi?” kata Maulana. Sebelumnya, suasana rapat paripurna sempat memanas saat Doni Maradona Hutabarat dari Fraksi PDIP melakukan interupsi. Ia menilai Dedi telah mendiskreditkan lembaga DPRD dan tidak menghargai peran mereka dalam pembentukan kebijakan. Doni meminta agar Gubernur memberikan klarifikasi resmi di forum paripurna. Memo Hermawan, anggota Fraksi PDIP lainnya, juga menyatakan keprihatinannya terhadap hubungan yang menurutnya tidak harmonis antara legislatif dan eksekutif. Ia mengajak seluruh anggota fraksinya untuk keluar dari ruangan sebagai bentuk protes terhadap sikap Gubernur yang dinilai meremehkan DPRD. Memo menambahkan bahwa aksi walk out ini bukan semata-mata sikap fraksional, tetapi demi menjaga marwah DPRD sebagai lembaga yang sah dan mewakili suara rakyat Jawa Barat. “Kami Fraksi PDIP walk out demi kehormatan DPRD, bukan demi kepentingan fraksi,” tegasnya. Dedi Mulyadi sendiri menyatakan bahwa ia menghormati keputusan walk out tersebut. “Itu hak setiap orang, setiap partai politik punya cara sendiri untuk mengekspresikan sikapnya. Saya hormati,” ujarnya saat ditemui di Gedung Pakuan, Bandung. Ia menyebut perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi. Meski tanpa kehadiran Fraksi PDIP, rapat paripurna tetap dilanjutkan dan membahas sejumlah Raperda. Namun, ketegangan yang terjadi mengindikasikan potensi konflik lebih lanjut antara Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD, khususnya Fraksi PDIP, dalam waktu dekat. Pengamat menilai bahwa polemik ini dapat berdampak pada pembahasan kebijakan strategis di Jawa Barat ke depan. Jika komunikasi antara eksekutif dan legislatif tidak segera diperbaiki, maka proses legislasi dan penganggaran dapat terhambat oleh ketegangan politik yang terus memanas. @uli