Tahun 2022, Pembangunan untuk Pemulihan Ekonomi Jabar Akan Mulai Dilakukan

• Ada sembilan prioritas pembangunan yang akan dilakukan tahun depan, salah satunya yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur, dan ada tiga kebijakan pembangunan daerah serta program unggulan strategis di 2021 yang sudah disepakati DPRD. 

VISI.NEWS |BANDUNG - Pembangunan pemulihan pasca Covid - 19 mulai akan terealisasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) di Tahun 2022 mendatang. Adapun fokus Pemprov Jabar tertuju pada sektor kesehatan, sosial, juga ekonomi dan infrastruktur.

Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jabar, Haji Kusnadi mengatakan, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPRD telah menyepakati usulan Rencana Kerja (Renja) Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dimana dalam forum tersebut, Jabar 1 memaparkan sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

"Ada sembilan prioritas pembangunan yang akan dilakukan tahun depan, salah satunya yaitu pengembangan destinasi dan infrastruktur, dan ada tiga kebijakan pembangunan daerah serta program unggulan strategis di 2021 yang sudah disepakati DPRD," katanya.

Pertama, pembangunan Masjid Raya Provinsi Jabar, pembangunan simpang tidak sebidang Jalan Dewi Sartika Kota Depok, peningkatan jalan pada ruas jalan Sumadra-Bungbulangan-Sukarame Kabupaten Garut, peningkatan jalan pada ruas jalan Sagaranten - Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi, pembangunan terminal Tipe B di Cikarang Kabupaten Bekasi, dan pembangunan terminal Tipe B di Ciledug Kabupaten Cirebon.

"Keenam kegiatan tersebut merupakan perencanaan yang sudah dicanangkan tahun 2021 namun pelaksanaannya tertunda akibat pandemi Covid - 19 yang berkepanjangan sehingga baru akan terlaksana pada tahun 2022," urainya.

Kedua, lanjut Kusnadi kepada VISI.NEWS, Selasa (19/10/21), pembangunan infrastruktur air dan sanitasi, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan pusat logistik dan sosial. Dalam kegiatan ini, Pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 4,003 triliun lebih yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

"Anggaran tersebut bersumber dari pinjaman daerah, dan DPRD akan melakukan pengawasan anggaran guna memastikan berbagai program tersebut bisa berjalan maksimal sesuai dengan perencanaan," tegasnya.

Dan ketiga, ia menjelaskan adanya penambahan kegiatan pada bantuan keuangan untuk mendukung program padat karya, pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di lingkungan keagamaan, dan penguatan koordinasi wilayah yang dialokasikan pada belanja hibah. Dan untuk mewujudkan kebijakan pembangunan daerah di 2021 itu, perlu adanya terobosan kebijakan penerimaan daerah baik bersumber dari pendapatan daerah maupun penerimaan daerah.

"Menurut Pak Guburnur, penguatan kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan pada upaya peningkatan sektor pajak daerah yang difokuskan pada kepatuhan wajib pajak, sementara penerimaan retribusi daerah, terfokus pada jasa usaha, memaksimalkan dividen BUMD, menyempurnakan tata kelola aset daerah, serta memanfaatkan kebijakan penerimaan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah," pungkasnya.@eko