Soroti Anggaran Kemenperin di 2026, Erna Sari: Jangan Hanya Tambal Sulam Saja Tapi Harus Dirasakan Masyarakat
Editor
Desi Rossilawati
Rabu, 3 September 2025 | 13:35 WIB
VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti penurunan anggaran dari Kementerian Perindustrian di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025.
Seperti diketahui bila Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan jatah anggaran mencapai Rp 2,50 triliun pada 2026, angka tersebut turun 1,57 persen dari pagu anggaran Kemenperin pada 2025 senilai Rp 2,54 triliun.
Erna mengatakan bila ia bisa memahami ketika anggaran untuk belanja pegawai di Kemenperin naik sampai 43%, hal tersebut masih masuk akal.
Namun ia menyoroti adanya penyempitan belanja produktif ditengah kondisi industri Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Efisiensi tampaknya lebih berdampak pada anggaran produktif sementara anggaran belanja pegawai dan belanja operasional tetap sama meski total pagu anggaran menurun drastis. Seharusnya efisiensi dilakukan secara proporsional, tidak hanya mengorbankan anggaran untuk program produktif.
"Saya melihat ada penyempitan belanja produktif nah ini tidak boleh dilakukan kita semua tau kalau wajah industri kita ini sedang tidak baik-baik saja," kata Erna dalam Raker Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian, Rabu (3/9/2025).
Selain itu Politisi Partai Nasdem tersebut meminta supaya pemerintah bisa berkomitmen di tahun 2026 untuk melakukan perbaikan-perbaikan industri.
Untuk itu, ujar Erna dengan komitmen untuk memperbaiki industri Indonesia tentu harus selaras dengan pagu anggaran di Kemenperin.
"Kita ini jangan memikirkan untuk tambal sulam anggaran saja tetapi bagaimana program di kemenperin ini bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.
Erna turut menyoroti adanya tren penurunan anggaran ini cukup tajam dan tentu Menperin harus memberi penjelasan mengapa tren penurunan anggaran tersebut terjadi secara tajam.
Erna menyebut bila hal yang terpenting adalah jangan sampai pola penyerapan anggaran yang lambat di Kemenperin jangan sampai terjadi karena akan berpengaruh terhadap program produktif di Kemenperin.
"Kalau saya lihat lagi penyerapan anggaran ini di awal tahun itu melambat jangan sampai ini terjadi lagi di tahun 2026 karena pola yang seperti ini akan menghambat program produktif," tutupnya. @givary
Berita Terkait
Komentar (0)
Tulis Komentar
Belum ada komentar untuk artikel ini. Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!