Soal Program Makan Bergizi Gratis, DPR Pastikan UMKM dan BUMDes Terlibat

VISI.NEWS | JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) turut mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025. Persiapan ini diantaranya melalui pendampingan penyusunan petunjuk teknis dan tata kelola pengadaan, pengembangan kompetensi pegawai, hingga Coaching Clinic pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan LKPP untuk memastikan keterlibatan pelaku UMKM dan BUMDes dalam belanja pengadaan. “Tentu, saya mengapresiasi dukungan LKPP dalam mempersiapkan program MBG. Program yang baik ini tentu perlu dikawal sebaik mungkin agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan tepat manfaat. Di sinilah, peran LKPP sangat dibutuhkan untuk memastikan proses tata kelola yang baik dalam belanja pengadaan,” ungkap Puteri baru-baru ini dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (25/11/2024). Puteri juga mendorong LKPP untuk mempersiapkan strategi guna memastikan agar kelancaran dalam pengadaan program MBG. “Termasuk strategi mitigasi risiko yang juga perlu dipersiapkan dalam belanja pengadaan agar penggunaan anggarannya tetap efisien, akuntabel, dan transparan. Sekaligus, mencegah potensi penyalahgunaan di kemudian hari,” urai Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Lebih lanjut, Puteri menilai Program MBG nantinya bisa menggerakkan ekonomi daerah dengan melibatkan pelaku UMKM, koperasi, maupun BUMDes sebagai penyedia pasokan pangan maupun proses pengolahannya. Apalagi, menurut penelitian INDEF menunjukkan selama percobaan program ini terbukti dapat meningkatkan rata-rata pendapatan bersih UMKM sebesar 33,68 persen per bulan, serta peningkatan jumlah pegawai hingga 3 orang. “Artinya, jika dijalankan dengan benar, pastinya makin banyak UMKM yang sejahtera dan makin banyak lapangan kerja yang tercipta. Termasuk menciptakan pasar baru yang menyerap produk-produk yang selama ini dihasilkan UMKM, koperasi, maupun BUMDes. Untuk itu, LKPP perlu memastikan hal tersebut dalam pengadaan program ini,” tutupnya. @givary