Sentil Mobil Dinas Rp8 Miliar, Prabowo Minta Pemda Efisiensi Anggaran

VISI.NEWS | BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan teguran keras terkait pola penggunaan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang dinilai tidak produktif. Dalam pernyataannya, Presiden menyoroti adanya kecenderungan pejabat daerah yang lebih memprioritaskan fasilitas mewah dibandingkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Prabowo menyayangkan masih banyaknya infrastruktur dasar, seperti jembatan desa, yang terbengkalai sehingga memaksa pemerintah pusat untuk turun tangan, padahal anggaran daerah tersedia.

"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair," ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Kritik tajam Presiden juga mengarah pada pengadaan mobil dinas kepala daerah yang nilainya dianggap fantastis dan tidak masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Ia mengungkapkan adanya temuan pembelian mobil dinas gubernur yang mencapai angka Rp8 miliar.

"Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," ungkapnya.

Prabowo lantas membandingkan hal tersebut dengan kendaraan operasional yang ia gunakan sebagai kepala negara, yakni Maung buatan dalam negeri produksi PT Pindad.

"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," ucap Prabowo.

Menutup pernyataannya, Presiden menekankan bahwa tanggung jawab utama seorang Bupati maupun Gubernur adalah memastikan anggaran publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan habis untuk urusan seremonial atau kunjungan kerja semata.

"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta," pungkas Prabowo.

Pemerintah pusat ditegaskan akan terus memantau dan menyelidiki penggunaan anggaran daerah guna memastikan prinsip efisiensi berjalan di seluruh level pemerintahan. @ffr