Sanksi Tegas untuk ‘Pemain’ Karantina Harus Segera Dilakukan

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo meminta agar pemerintah dapat memberikan sanksi tegas kepada oknum atau pihak-pihak yang terlibat dalam permainan proses karantina di Tanah Air. Hal tersebut disampaikan Rahmad merespons sikap Presiden Joko Widodo yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit dapat segera mengusut dugaan permainan dalam proses karantina di tanah air.

“Kalau ini benar ditemukan ini tentu tidak boleh dimaafkan, harus ada sanksi tegas, sudah tidak boleh ditoleransi, orang lain menderita kok menari-menari di atas penderitaan orang lain,” ujar Rahmad dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, baru baru ini.

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, permintaan dari Presiden Jokowi sedianya dapat menjadi momentum untuk perbaikan penyempurnaan tata kelola manajemen sistem terhadap pelaksanaan saat karantina. “Saya kira transparansi menjadi pokok yang dikedepankan, berapa biayanya, bagaimana prosedur nya termasuk ada kemungkinan diizinkannya tes second opinion,” jelas Rahmad.

Selain itu, menurut Rahmad, pemerintah juga perlu membuka second opinion bagi pelaku perjalanan baik luar negeri maupun dalam negeri. “Ketika ada yang merasa sehat dan butuh second opinion untuk PCR ya silakan saja tidak lebih 12/24 jam. Kalau dinyatakan positif, tapi mereka (pelaku perjalanan) merasakan sehat kemudian mau melakukan second opinion silakan saja dilakukan di laboratorium rekomendasi Kementerian Kesehatan. Menurut saya ini bentuk transparansi kita ke depankan,” tuturnya.

Legislator dapil Jawa Tengah V itu menegaskan, permainan karantina ini harus dapat menjadi perhatian bersama. Apalagi, katanya, isu ini sudah sampai ke telinga Presiden Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. “Ini menjadi perhatian kita bersama, apalagi isu ini sudah terkemuka di masyarakat bahkan Pak Presiden sudah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Nah tentu memang menyedihkan di saat saudara kita kesusahan disaat masyarakat yang datang dalam negeri harus mengeluarkan biaya tidak sedikit untuk karantina masih ada dugaan bermain soal ini,” tutup Rahmad.@mpa/dpr