Riyono: Perlunya Pengetatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS, Riyono mendorong pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pemanfaatan ruang laut tanpa izin, khususnya yang melibatkan pihak asing.Ulasan & Reservasi Restoran

Ia menegaskan bahwa langkah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam melakukan inspeksi hingga penyegelan terhadap aktivitas ilegal di wilayah pesisir dan laut lepas sudah tepat dan harus terus diperkuat.

“Setiap pemanfaatan ruang laut di wilayah kedaulatan Indonesia wajib memiliki izin resmi. Tidak boleh ada pihak, apalagi asing, yang memanfaatkan tanpa persetujuan negara,” kata Riyono dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, isu penjualan Pulau Umang di Banten senilai Rp65 miliar oleh pihak swasta menjadi alarm serius adanya pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.

“Kasus Pulau Umang menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Ini jelas tindakan pidana dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Riyono menjelaskan bahwa seluruh kegiatan di wilayah laut, termasuk untuk sektor pariwisata seperti pembangunan resort atau hotel, wajib mengantongi izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Aturan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021.

“Tidak ada pengecualian. Baik swasta dalam negeri maupun investor asing, semua harus tunduk pada aturan perizinan PKKPRL,” jelasnya.