Raker Bersama Menteri HAM, Sugiat Santoso Soroti Data Korban dan Program

Salah satu poin penting yang disoroti adalah perlunya pembentukan penggerak HAM hingga tingkat desa. Program ini dinilai strategis untuk mendeteksi secara dini pelanggaran atau ketidakadilan yang dialami masyarakat.

Ia mencontohkan berbagai kasus yang masih terjadi, seperti warga miskin yang tidak memiliki tempat tinggal layak atau anak putus sekolah karena keterbatasan ekonomi.

“Kalau kementerian HAM punya perangkat sampai desa, mereka bisa jadi mata dan telinga negara,” jelasnya.

Menurut Sugiat, penggerak HAM desa juga dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian, misalnya dengan sektor perumahan, pendidikan, dan kesehatan untuk memenuhi hak dasar warga.

Dalam kesempatan tersebut, Sugiat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil (civil society). Ia menilai, Kementerian HAM dapat berperan sebagai leading sector dalam mengkonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil.

Ia menyinggung bahwa pelanggaran HAM kerap melibatkan aktor-aktor kuat, termasuk oknum aparat, penegak hukum, hingga korporasi.

“Kehadiran Kementerian HAM harus membuat siapapun berpikir seribu kali sebelum melakukan pelanggaran HAM,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Sugiat menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI siap memberikan dukungan penuh, termasuk membuka blokir anggaran jika diperlukan, demi memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat.