Puteri Komarudin Sebut Pemerintah Perlu Terus Genjot Penerimaan Negara

VISI.NEWS | JAKARTA - Menanggapi kekhawatiran publik atas posisi utang pemerintah Indonesia yang hampir menyentuh Rp 9.000 triliun per akhir April 2025, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai bahwa rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih tergolong aman. “Sejauh ini, rasio utang terhadap PDB masih dalam batas aman di kisaran 39 persen. Artinya, rasio ini masih di bawah batas 60 persen, sesuai UU No 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara,” jelas Puteri dalam keteranganya, Selasa (3/6/2025). Puteri juga mengungkapkan bahwa dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia masih relatif baik. Ia menyebut, Filipina memiliki rasio utang sebesar 58,1 persen, Malaysia 70,1 persen, Thailand 64,5 persen, dan Singapura bahkan mencapai 174,9 persen. “Ini berarti rasio utang kita masih terkendali dengan baik,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut. Meski demikian, Puteri mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh lengah, terutama dalam mengejar target penerimaan negara. Berdasarkan data per April 2025, realisasi penerimaan baru mencapai 27 persen dari target tahun ini. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional. Lalu pemerintah juga perlu menyempurnakan sistem Coretax, memperluas basis pajak, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan PNBP. Puteri juga menyoroti pentingnya pengendalian belanja negara agar tetap efisien dan produktif. Ia mengingatkan, sesuai dengan APBN 2025, defisit anggaran harus dijaga pada level 2,53 persen terhadap PDB. Di akhir pernyataannya, Puteri menekankan bahwa pengelolaan utang negara harus dijalankan secara hati-hati dan efisien, dengan perencanaan risiko yang matang. “Dengan begitu, pengelolaan utang bisa sebagai katalisator untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang produktif,” ungkapnya. @givary