Prabowo Ubah 8 Rencana Pemerintah 2025, Tegaskan Kenaikan Gaji ASN hingga Pejabat Negara

VISI.NEWS | JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah rincian 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2025.

Itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Beleid itu resmi berlaku sejak diundangkan pada 30 Juni 2025. Ada beberapa poin utama yang dituangkan Prabowo dalam perpres itu. Salah satunya, soal  kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara.

Narasi itu bertambah bila dibandingkan dengan beleid sebelumnya; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Dalam beleid sebelumnya, kenaikan gaji hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN). Kini, Prabowo menegaskan program kenaikan gaji juga menyasar pejabat negara lainnya.

"Dokumen pemutakhiran RKP tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam ," jelas Pasal 1 beleid yang diteken Prabowo pada Senin (30/6/2025) lalu. Selain soal kenaikan gaji ASN dan pejabat, dalam perpres itu juga ada narasi soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Presiden Prabowo pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 hanya menjelaskan bahwa program hasil terbaik cepat kedelapan adalah 'optimalisasi penerimaan negara'. Prabowo mempertegas maksud optimalisasi tersebut, yakni dengan menargetkan pembentukan BPN. Narasinya adalah: "mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen".

8 Program hasil terbaik cepat Prabowo di 2025 (versi Perpres 109 Tahun 2024):

1. Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah