Duka Korban Bekasi, Ombudsman Soroti Keselamatan Publik

VISI.NEWS | BEKASI -Duka masih menyelimuti keluarga korban kecelakaan kereta di Bekasi. Di balik angka korban jiwa dan luka luka, tersimpan kisah kehilangan yang tidak tergantikan, sekaligus kecemasan publik terhadap keamanan transportasi yang setiap hari mereka andalkan.

Ombudsman RI menyuarakan keprihatinan mendalam atas tragedi ini. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan persoalan besar dalam pelayanan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Peristiwa ini harus ditempatkan dalam kerangka evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik. Transportasi publik merupakan layanan dasar yang menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, layak, pasti, dan bertanggung jawab,” tegas Robert.

Bagi keluarga korban, pernyataan ini menjadi harapan agar tragedi yang mereka alami tidak terulang pada orang lain. Keselamatan, yang seharusnya menjadi jaminan utama, justru menjadi titik rapuh yang memakan korban.

Ombudsman menilai berbagai potensi kelemahan masih mengintai, mulai dari kelalaian prosedural hingga lemahnya mitigasi risiko. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memicu rasa tidak aman di tengah masyarakat yang bergantung pada transportasi massal setiap hari.

Di tengah situasi ini, perhatian terhadap korban menjadi hal mendesak. Ombudsman menekankan bahwa korban dan keluarga berhak atas penanganan cepat, kompensasi layak, serta informasi yang transparan tanpa diskriminasi. Kepastian ini menjadi bagian dari pemulihan, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis.

Lebih jauh, tragedi ini diharapkan menjadi titik balik. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan didorong untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari standar keselamatan hingga kesiapan respons darurat.

Kepercayaan publik, yang kini terguncang, hanya dapat dipulihkan melalui langkah nyata. Di mata masyarakat, keselamatan bukan sekadar janji, melainkan hak yang harus dirasakan dalam setiap perjalanan.