Pemprov Jabar Tetap Fokus Bangun Infrastruktur Meski Dana Transfer Turun Rp2,45 Triliun

VISI NEWS | BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur meskipun dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp2,45 triliun.

Dedi Mulyadi menyebut pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pertumbuhan ekonomi itu akan tumbuh mana kala infrastrukturnya dibangun,” ujar Dedi dikutip dalam unggahan akun Instagramnya @dedimulyadiofficial, Senin (13/10/2025).

Ia menjelaskan, investasi tidak akan datang tanpa kesiapan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, bendungan, listrik, dan konektivitas internet. Ketersediaan infrastruktur yang baik akan mendorong tumbuhnya industri, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau industri tumbuh maka lapangan kerja akan tumbuh. Kalau lapangan kerja tumbuh, masyarakat punya pendapatan tetap setiap bulan. Akhirnya mereka bisa beli rumah, motor, menyekolahkan anak, dan makan di warung. Itu yang disebut pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Efisiensi Jadi Kunci Kemandirian Pembangunan

Dedi menegaskan, pembangunan infrastruktur yang berdampak ekonomi harus dilakukan secara mandiri, tanpa ketergantungan pada pinjaman besar.

“Membangun infrastruktur dengan dana pinjaman yang sangat besar justru bisa menjadi beban bagi ekonomi,” ungkapnya.

Ia mendorong pemerintah daerah agar lebih efisien dalam penggunaan anggaran, seperti dengan mengurangi belanja alat tulis kantor, listrik, air, perjalanan dinas, pakaian dinas, serta kegiatan protokoler yang tidak mendesak. “Semua diarahkan untuk fokus pada pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat,” tegasnya.

Pembangunan Tanpa Utang Berlebih

Menurut Dedi, peminjaman dana untuk pembangunan tetap diperbolehkan asalkan terukur dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang,” ujarnya.

Meski ditawari pinjaman, Pemprov Jabar memilih tidak mengambil utang tambahan. “Kami tetap ingin membangun dengan dana yang dimiliki Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya berkurang,” katanya.

Disiplin dan Integritas Pejabat Daerah

Dalam kondisi keterbatasan anggaran, Dedi mengingatkan seluruh pejabat dan ASN agar 'berpuasa dari kepentingan pribadi' dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Kami akan terus bekerja melayani masyarakat dengan upaya ekstra efisien,” katanya.

Ia juga menolak langkah menambah pendapatan daerah dengan cara yang membebani masyarakat.

“Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah daripada mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat,” tegasnya.

Komitmen pada Pendidikan dan Kesehatan

Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar tetap berkomitmen terhadap layanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat, terutama warga kurang mampu.

“Kita sudah melayani kesehatan dan perlindungan sosial melalui fasilitas BPJS maupun skema bantuan sosial lainnya,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa program re-reongan di tingkat RT dan RW bukan karena kekurangan dana pemerintah, melainkan bentuk partisipasi sosial masyarakat.

“Sekolah dan rumah sakit sudah dijamin oleh pemerintah. Tapi ada warga yang tidak bisa datang ke sekolah karena tidak punya ongkos atau seragam. Maka inilah bentuk gotong royong sosial di lingkungan,” pungkasnya. @kanesa