PELNI dan ASDP Diminta Siaga Transportasi Laut Jelang Nataru dan Respons Bencana Sumatra

VISI.NEWS | JAKARTA - Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Gianyar, Bali, untuk meninjau kesiapan layanan transportasi laut menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Selain memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, rombongan juga mencermati kesiapsiagaan operator dalam mendukung penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra. Kunker ini menjadi penting mengingat tingginya kebutuhan transportasi pada akhir tahun bersamaan dengan kondisi darurat di sejumlah wilayah.

Dalam rapat tersebut, hadir jajaran direksi PT PELNI (Persero) dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk memaparkan kesiapan armada dan pelayanan. Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menegaskan bahwa pemerintah bersama operator transportasi laut harus mampu menjalankan dua tugas sekaligus: mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru dan memastikan kesiapsiagaan mendukung pemulihan pascabencana.

“(Kunjungan ini) berkaitan dengan persiapan Nataru, baik PELNI ataupun ASDP satu sisi harus mempersiapkan untuk persiapan Nataru,” ujar Abdul Hakim kepada Parlementaria. Ia menekankan bahwa kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun tidak boleh terganggu oleh berbagai situasi, termasuk kondisi darurat kebencanaan.

Ia menambahkan bahwa hingga kini masih terdapat kebutuhan penanganan darurat di Sumatera Barat, Aceh, dan Aceh Utara. Karena itu, kata Politisi PKB tersebut, operator transportasi laut harus mengelola SDM dan armada secara efektif agar tetap mampu membantu proses pemulihan di daerah bencana tanpa mengurangi kualitas layanan transportasi pada masa liburan.

“Di sisi lain (para operator) juga mesti standby dan siaga untuk membantu pemulihan, baik di Sumatera Barat, Aceh, dan juga Sumatera Utara. Jadi nanti silahkan di-manage dengan baik dari SDM-nya dan dari kapasitas-kapasitas armada yang dimiliki,” tegasnya. Pernyataan ini sekaligus mengingatkan bahwa moda transportasi laut menjadi infrastruktur vital dalam distribusi logistik dan mobilitas antarpulau.

Tingginya mobilitas masyarakat selama Nataru dan situasi bencana yang terjadi membuat kesiapan PELNI dan ASDP menjadi sorotan publik. Komisi VI berharap kedua operator mampu memberikan layanan yang aman, cepat, dan responsif, sehingga tidak terjadi hambatan transportasi baik bagi penumpang maupun distribusi barang.

Dalam kesempatan tersebut, Komisi VI juga mencermati kebijakan PELNI yang mulai memberikan potongan harga tiket kapal sebagai bagian dari program stimulus Nataru 2025. PELNI resmi memberikan diskon 20 persen bagi penumpang kelas ekonomi untuk seluruh rute pelayaran sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas masyarakat.

Program potongan harga ini telah berlaku sejak 17 November dan dapat diakses melalui aplikasi PELNI Mobile maupun saluran penjualan resmi lainnya. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya perjalanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan antarpulau selama periode liburan panjang.

Diskon 20 persen tersebut berlaku untuk keberangkatan antara 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Pemerintah menargetkan jumlah penumpang yang dapat memanfaatkan stimulus ini mencapai 405.881 orang, sesuai dengan alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung kelancaran transportasi laut nasional selama Nataru 2025–2026.

@uli