PD DMI Kabupaten Bandung Kunjungi Kepala BIN Jawa Barat

VISI.NEWS | BANDUNG - PD Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Bandung bersilaturahmi dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Jawa Barat di Kantor Komite Intelijen Daerah (Kominda) Provinsi Jawa Barat, Selasa (27/9/2022).

Jajaran kepengurusan DMI Kabupaten Bandung di bawah pimpinan KH. Sohibul Ali Fadhil diterima dengan hangat oleh Kabinda Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa yang di dampingi beberapa pejabat BIN Daerah Jawa Barat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, K.H. Sohibul Ali Fadhil memaparkan secara lengkap berbagai hal terkait tugas pokok dan fungsi DMI terutama dalam fungsinya sebagai organisasi yang bernilai strategis dalam hal terciptanya kerukunan umat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemaparannya, Pimpinan PD DMI Kabupaten Bandung KH. Sohibul Ali Fadhil mengatakan bahwa dirinya merasa perlu merangkul berbagai pihak untuk mengerjakan sebuah pekerjaan besar dalam mengelola DMI ini. Termasuk juga Badan Intelijen Negara (BIN). Negara hadir bersama DMI dalam urusan masjid bukan untuk ikut campur dalam hal peribadatan namun negara ingin memastikan bahwa masyarakat dalam beribadah tidak disusupi oleh paham-paham yang bertentangan dengan kaidah kaidah yang berlaku. "Selain itu, dengan kehadiran DMI yang memiliki data secara lengkap terkait masjid yang ada. Memberikan kemudahan bagi negara untuk menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan dan pemberdayaan masjid sebagai sentral kegiatan umat muslim di Indonesia," ujar Ali Fadhil.

Sementara itu, Kabinda Jawa Barat Brigjen TNI Ruddy Prasemilsa sangat mengapresiasi berbagai hal yang di sampaikan Pimpinan DMI Kabupaten Bandung. Dirinya beserta jajaran BIN Daerah Jawa Barat siap memberikan dukungannya terhadap berbagai program yang dilaksanakan oleh DMI Kabupaten Bandung.

"Kami berharap dengan adanya Dewan Masjid Indonesia khususnya di Kabupaten Bandung dapat mengantisipasi munculnya paham paham intoleransi dan radikalisme yang dapat berpotensi merusak kerukunan umat dan membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujarnya.@mpa