Payah! PPDB Online Kab. Bandung 2022 Tidak Bisa Dibuka

Seharusnya, kata Dwi, Disdik Kab. Bandung sudah bisa menghitung berapa akses yang dibutuhkan para saat PPDB. "Kan itu bisa ketahuan dari PPDB-PPDB sebelumnya, berapa kapasitas akses yang dibutuhkan. Kota Bandung misalnya bisa untuk 2 juta akses dalam waktu bersamaan, sehingga lancar-lancar saja," ungkapnya.

Tool IT PPDB ini, kata Dwi, sangat vital, jadi seharusnya diutamakan sebelum ngurus kebutuhan honor panitia. "Kalau tool IT-nya lancar, kerja panitia PPDB juga bisa lebih lancar," ungkapnya.

Senada juga diungkapkan Carsono, S.H. dari Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Bandung. Ia menyebutkan, kerja "semi online" yang terjadi di Disdik Kabupaten Bandung ini memberikan ruang adanya titipan-titipan.

"Dengan tidak transparannya PPDB di Kabupaten Bandung ini memberikan ruang untuk mengakomodir titipan-titipan. Yang dirugikan tentu banyak siswa yang berhak diterima di sekolah-sekolah tertentu akhirnya menjadi hilang," ungkapnya.

Carsono juga setuju dilalukan audit IT Disdik Kabupaten Bandung dengan melibatkan asosiasi ahli IT, Dewan Pendidikan, Fortusis dan lembaga-lembaga lainnya agar ke depan kejadian yang selalu berulang saat PPDB ini bisa diakhiri.@alfa