Parlemen Thailand Tolak Mosi Tidak Percaya terhadap Paetongtarn Shinawatra

VISI.NEWS | THAILAND - Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, berhasil mempertahankan posisinya setelah mosi tidak percaya terhadapnya ditolak oleh parlemen pada Rabu (26/3/2025). Oposisi sebelumnya menuduhnya hanya sebagai alat politik sang ayah, Thaksin Shinawatra, mantan PM sekaligus miliarder berpengaruh. Setelah dua hari perdebatan sengit di parlemen, mayoritas anggota parlemen menolak mosi tersebut. Berdasarkan hasil pemungutan suara, sebanyak 319 anggota menolak mosi, sementara 162 anggota mendukung, dan tujuh lainnya memilih abstain. Selama perdebatan, kubu oposisi mengkritik kepemimpinan Paetongtarn, menyoroti kurangnya pengalaman politiknya mengingat ia baru berusia 38 tahun. Usai mosi tidak percaya gagal, Paetongtarn menyampaikan apresiasi kepada para pendukungnya. "Semua suara, baik yang mendukung maupun yang menentang, akan menjadi kekuatan yang mendorong saya dan kabinet untuk terus bekerja keras bagi rakyat," ujarnya melalui Facebook. Thaksin Shinawatra, ayah Paetongtarn, adalah salah satu tokoh paling berpengaruh sekaligus kontroversial dalam politik Thailand. Setelah menghabiskan 15 tahun di pengasingan karena kasus hukum, ia kembali ke Thailand pada 2023. Meskipun dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, Thaksin hanya menjalani beberapa bulan kurungan di rumah sakit polisi sebelum akhirnya mendapatkan pengampunan kerajaan. Pembebasannya menimbulkan spekulasi adanya kesepakatan rahasia yang memberikan perlakuan istimewa baginya. Thaksin masih sangat populer di kalangan rakyat miskin Thailand yang merasakan manfaat dari kebijakan ekonominya saat ia berkuasa pada 2001-2006. Namun, ia tetap menjadi musuh bagi elite konservatif yang menuduhnya korup dan manipulatif. Dalam debat parlemen, anggota oposisi dari Partai Rakyat, Rangsiman Rome, menuduh Paetongtarn telah mengatur perlakuan khusus bagi ayahnya, menyebutnya sebagai bagian dari "kesepakatan setan" yang memberikan keistimewaan kepada Thaksin dibandingkan tahanan lainnya. Menanggapi tuduhan itu, Paetongtarn membantah keras dan menegaskan bahwa ia baru menjabat sebagai PM setelah ayahnya mendapatkan pengampunan dari Raja Thailand. Selain itu, oposisi juga menyoroti dugaan penghindaran pajak oleh Paetongtarn serta kritik terhadap kebijakannya dalam menangani pemulangan 40 warga Uighur ke China bulan lalu. Keputusan itu memicu kecaman dari komunitas internasional, bahkan Amerika Serikat memberlakukan larangan visa bagi sejumlah pejabat Thailand. Dengan lolosnya Paetongtarn dari mosi tidak percaya ini, pemerintahan koalisi yang dipimpinnya bersama Partai Pheu Thai masih akan terus berlanjut, meskipun tantangan politik dari oposisi diperkirakan akan terus berlanjut. @ffr