Pakar Ungkap 10 Menteri yang Berpotensi Dievaluasi Prabowo

VISI.NEWS | JAKARTA - Wacana perombakan Kabinet Merah Putih yang disebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat dinilai bukan sekadar pergantian jabatan di lingkungan pemerintahan. Langkah tersebut dipandang sebagai bagian dari proses penguatan kinerja kabinet agar mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Syurya Muhammad Nur, menilai pergantian menteri merupakan mekanisme yang wajar dalam sebuah pemerintahan. Menurutnya, perombakan kabinet dapat menjadi instrumen evaluasi untuk memastikan seluruh jajaran pemerintahan bekerja selaras dengan visi dan agenda strategis Presiden.

"Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden," ujar Syurya dalam keterangannya dikutip, Senin (8/6/2026).

Menurut dia, fase konsolidasi pemerintahan saat ini menuntut kehadiran menteri yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan program, tetapi juga mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara efektif. Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kemampuan komunikasi publik menjadi faktor yang semakin menentukan.

"Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik," tuturnya.

Dalam pandangan Syurya, sejumlah kementerian memiliki tantangan besar yang berpotensi menjadi perhatian dalam proses evaluasi kabinet.

Kementerian yang dinilai menghadapi tantangan besar:

1. Pariwisata

• Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu menghadirkan strategi promosi yang lebih agresif.
• Penguatan citra Indonesia sebagai destinasi wisata dunia masih menjadi pekerjaan besar.

2. Agraria dan Tata Ruang/BPN

• Nusron Wahid menghadapi tantangan penyelesaian konflik agraria.
• Percepatan sertifikasi tanah dan penyelesaian sengketa lahan dinilai penting untuk mendukung investasi.

3. Sektor Ekonomi dan Fiskal

• Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga stabilitas fiskal nasional.
• Pemerintah juga perlu menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika ekonomi global.

4. Transportasi

• Dudy Purwagandhi menghadapi tantangan peningkatan keselamatan transportasi.
• Konektivitas antarwilayah dan efisiensi logistik menjadi perhatian utama.

5. Pembangunan Desa

• Yandri Susanto dinilai perlu memastikan dana desa berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan.

6. UMKM

• Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi dan penguatan pelaku UMKM sebagai motor ekonomi rakyat.

7. Investasi

• Rosan Roeslani menghadapi tantangan menarik investasi berkualitas.
• Kepercayaan investor global juga perlu terus dijaga.

8. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

• Agus Andrianto dan Rini Widyantini dinilai perlu mempercepat reformasi birokrasi.
• Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan.

9. Lingkungan Hidup

• Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

10. Ketenagakerjaan

• Yassierli menghadapi tantangan memperluas lapangan kerja.
• Perlindungan tenaga kerja juga menjadi isu yang terus mendapat perhatian.

Syurya menilai keberhasilan seorang menteri saat ini tidak hanya diukur dari realisasi anggaran atau capaian program kerja. Kemampuan menjelaskan kebijakan, menjawab kritik, dan membangun optimisme publik menjadi faktor yang semakin penting dalam menjaga legitimasi pemerintah.

"Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik," katanya.

Karena itu, apabila reshuffle benar dilakukan, langkah tersebut dinilai dapat menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, hingga reformasi birokrasi. Fokus utamanya bukan semata mengganti figur, melainkan memastikan seluruh jajaran pemerintahan bergerak dalam arah yang sama untuk mendukung agenda pembangunan nasional.

"Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional," tutur Syurya.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini, evaluasi terhadap kinerja kementerian dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga efektivitas pemerintahan sekaligus memastikan program prioritas nasional dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.