Nasim Khan: Transformasi Kementerian BUMN Jadi BP BUMN Perlu Profesional, Transparan, dan Mandiri

VISI.NEWS | JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menilai wacana perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) dapat menjadi langkah strategis memperkuat peran BUMN sebagai penggerak ekonomi nasional.

Menurutnya, transformasi ini harus membawa arah baru dalam tata kelola BUMN yang lebih profesional, transparan, dan independen dari intervensi politik.

“BP BUMN diharapkan bisa berfungsi layaknya holding profesional yang fokus mengelola aset negara, bukan sekadar alat politik atau birokrasi,” ujar Nasim Khan.

Nasim Khan menekankan pentingnya penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BP BUMN agar keputusan bisnis lebih rasional, efisien, serta akuntabel.

Ia juga menegaskan perlunya pemisahan fungsi regulator dan operator. Kementerian fokus pada regulasi, sementara BP BUMN menjadi entitas bisnis yang mengelola perusahaan negara secara profesional.

“Lebih lanjut, BP BUMN harus menjaga keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan manfaat sosial,” imbuhnya.

Selain menyumbang dividen ke negara, BUMN juga diharapkan mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik.

Dengan tata kelola modern, BUMN Indonesia diyakini bisa lebih kompetitif di pasar internasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada APBN.

“Kontribusi dividen yang meningkat akan memperkuat keuangan negara tanpa harus mengandalkan bantuan fiskal berlebih,” ujarnya.

Meski demikian, Nasim mengingatkan bahwa transformasi ini harus dilandasi payung hukum yang jelas, perubahan budaya kerja dari birokrasi ke korporasi, serta adanya akuntabilitas kepada publik.

“Bukan hanya kepada elite kekuasaan,” tutupnya. @givary