Menteri UMKM Siapkan Review Inpres tentang Efisiensi Belanja tahun 2025

VISI.NEWS | JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, merespons hadirnya instruksi presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Ia sepakat dengan aturan ini demu pemanfaatan anggaran terukur dan tepat sasaran.

"Semangatnya kan adalah ingin melakukan optimalisasi serta pemanfaatan anggaran yang terukur dan tepat sasaran, ada kata terukur di situ. Jadi saya yakin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut antara kami dengan Kementerian Keuangan, semuanya," kata Maman, dikutip dari keterangannya Sabtu (1/2/2025).

Maman mengaku, tidak khawatir dengan kehadiran Inpres tersebut. Ia menjelaskan pihaknya pun akan menindaklanjuti Inpres ini dengan melakukan review terhadap program-program kementerinnya.

"Engga ada yang terlalu kita khawatirkan ko terkait efisiensi ini, it's ok aja, nggak ada masalah. Toh juga nanti kalau memang kita lihat ada slot-slot alokasi anggaran yang memang harus dialokasikan dan itu bagus, penting, ya kita akan sampaikan apa adanya," ungkap Maman.

"Tapi saya juga sedang lakukan review di internal. Bahwa kalau memang ini tidak terlalu bermanfaat untuk kinerja kita ya kita take out," lanjutnya.

Presiden Prabowo Terbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Dalam Inpres itu, Prabowo menginstruksikan kementerian/lembaga melakukan review sesuai tugas dan kewenangan dalam rangka efisiensi.

Arahan Prabowo itu tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Januari 2025. Ada tujuh poin instruksi Prabowo dalam rangka efisiensi anggaran itu.

Pada poin kedua, Prabowo menginstruksikan agar ada efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran negara yang sebesar Rp 306 triliun. Anggaran itu terdiri dari anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Lalu pada poin ketiga, Prabowo meminta menteri dan pimpinan lembaga mengidentifikasi rencana efisiensi yang meliputi belanja operasional dan non-operasional yang terdiri belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, hingga pengadaan alat dan mesin.

Kemudian, arahan Prabowo kepada kepala daerah adalah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD. Pemda juga diminta mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen. Termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Adapun di poin kelima, Prabowo secara khusus meminta Menkeu Sri Mulyani menetapkan besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing kementerian atau lembaga.

Prabowo juga menginstruksikan Mendagri Tito Karnavian memantau efisiensi belanja kepala daerah.

Dikonfirmasi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan soal efisiensi anggaran sudah disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara bersama para menteri kemarin. Inpres itu sudah sesuai dengan arahan Prabowo dalam rapat bareng menteri.

"Kemarin sudah disampaikan presiden di sidang kabinet paripurna," ujar Budi Arie kepada wartawan. @desi