Menko Airlangga Sebut Transaksi QRIS Tidak Kena PPN 12 Persen

PPN Uang Elektronik bukan Hal Baru

Sementara itu Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, memberikan klarifikasi mengenai isu transaksi uang elektronik yang terkena PPN 12 persen.

"Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa layanan uang elektronik sudah dilakukan sejak berlakunya UU PPN Nomor 8 Tahun 1983 yang berlaku sejak 1 Juli 1984, artinya bukan obyek pajak baru," ungkap Dwi di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Dalam UU HPP yang diperbarui dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), layanan uang elektronik tidak termasuk obyek yang dibebaskan dari PPN.

Aturan lebih lanjut mengenai pengenaan PPN terhadap transaksi uang elektronik dan layanan teknologi finansial (fintech) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 69 Tahun 2022.

Jenis layanan yang dikenakan PPN mencakup uang elektronik (e-money), dompet elektronik (e-wallet), gerbang pembayaran, switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana.

PPN 12 persen akan dikenakan pada biaya layanan atau komisi yang dibebankan kepada penyelenggara, seperti biaya layanan registrasi, pengisian ulang saldo (top-up), pembayaran transaksi, transfer dana, dan tarik tunai untuk uang elektronik.

Namun, nilai uang elektronik itu sendiri, termasuk saldo, bonus point, reward point, dan transaksi transfer dana murni, tidak dikenakan PPN. @desi