Melihat KIC di Sukabumi: Potensi Dibangun 120 Pabrik, Butuh Kepastian Soal Bandara

VISI.NEWS | SUKABUMI - Rencana pembangunan bandara di Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi yang tak kunjung ada kepastian berdampak terhadap pengembangan Kawasan Industri Cikembar (KIC) PT Bogorindo. Pasalnya, lokasi untuk rencana bandara itu berada di dalam lahan KIC PT Bogorindo. Dari 220 hektar total luas lahan milik PT Bogorindo, 70 hektar diantaranya masuk rencana bandara. Keadaan inilah yang menjadi kendala perusahaan tersebut mengembangkan kawasan industri tersebut. Karena ketidakpastian soal rencana bandara, dari 220 hektar itu, baru 10 persen lahan yang dimanfaatkan. "Saat ini kita sedang dalam proses pembangunan infrastruktur untuk menarik investor-investor, semenjak dibukanya tol, Sukabumi ini kayaknya jadi sasaran investor asing untuk menanamkan modalnya," ujar General Manager PT Bogorindo Cemerlang, Berlin Sumadi kepada visi.news belum lama ini. Lebih lanjut Berlin menyatakan, sudah 10 tahun PT Bogorindo memiliki lahan yang berada di Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar itu. Dengan demikian, PT Bogorindo sudah ada disana jauh sebelum muncul rencana pembangunan bandara di 2018. Adapun persiapan penataan lahan KIC PT Bogorindo dimulai pada 2017 selanjutnya pada 2020, penataan lahan dilaksanakan. Adapun pembangunan infrastruktur di KIC PT Bogorindo itu hampir menyentuh Rp 100 miliar. Kini sudah ada 2 pabrik yang berdiri dan beroperasi di KIC PT Bogorindo. Kemudian pada tahun ini ada sekitar 4 pabrik yang akan beroperasi. Adapun potensinya sekitar 80 hingga 120 pabrik bisa dibangun di kawasan KIC PT Bogorindo. Harapannya, pabrik-pabrik yang berdiri di KIC dapat menyerap 100 ribu tenaga kerja. "Namun pengembangan KIC ini terkendala masalah ketidakpastian , karena lahan yang kita miliki ini overlapping sama rencana bandara yang akan dibuat di Sukabumi," ujar Berlin. Dengan ketidakpastian ini Berlin menegaskan perusahaan-perusahaan yang akan membeli lahan di KIC PT Bogorindo menjadi was-was. Perusahaan khawatir kedepannya muncul hambatan dalam berbagai proses. "Dan ini dibuktikan ketika kita mengajukan untuk proses perizinan perubahan revisi masterplan untuk di tahun ini kita punya masalah dengan isu bandara," kata Berlin. Berlin menyatakan heran dengan rencana bandara tersebut. Sebab pada tahun 2023, PT Bogorindo juga pernah mengajukan revisi master plan, namun disaat itu tidak muncul isu bandara. Tapi ketika mengajukan revisi master plan di tahun 2024, isu bandara ini muncul lagi. "Makanya kita butuh kepastian, bandara ini jadi atau tidak, jangan sampai bandara ini cuma dijadikan isu oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan," ujarnya. Sehingga PT Bogorindo ini mendesak pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kepastian bandara. "Mudah-mudahan pemerintah bisa membantu kita menyelesaikan kebingungan kita. Sebab kepastiannya ada dari pemerintah," ujarnya. @andri